Bupati Eddy minta pejabat eselon mampu jabarkan RPJMD Barsel

Buntok (Antaranews Kalteng)-Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Eddy Raya Samsuri meminta pejabat eselon di wilayah setempat agar mampu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 mendatang.

"RPJMD tersebut harus menjadi program, dan kegiatan rii sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah tersebut," katanya usai melantik enam pejabat eselon, di Buntok, Rabu.

Hal itu lanjut Bupati, sangat perlu dilakukan, mengingat dimasa mendatang, ekspektasi masyarakat semakin tinggi, kian dinamis, dan terus berkembang.

"Tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik begitu cepat, namun program, dan kegiatan tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah," ucap dia.

Akan tetapi lanjut Eddy Raya Samsuri, harus menjadi tanggungjawab semua sumber daya aparatur yang ada dalam perangkat daerah.

"Dengan demikian, akan menjadi suatu sistem yang dinamis, dan komprehensif yang bekerja bersama-sama sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing-masing," ujarnya.

Menurut dia, kesemuanya itu pada akhirnya akan mampu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian program, dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten ini sehingga "Barsel Mantap" yang dicanangkan sebagai jargon RPJMD kabupaten bisa terwujud dengan baik.

Oleh karena itu jabatan yang diterima sesuangguhnya merupakan suatu tugas, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Dalam menjalankan tugas harus didasari sikap ikhlas, serta keyakinan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh, serta dijalankan dengan segenap kapasitas, dan kapabilitas yang dimiliki," demikian kata Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri.

Acara pelantikan pejabat eselon tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Buntok tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Atyani Djoedir.

Selain itu juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.