Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, melalui Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia setempat menyatakan informasi yang beredar mengatasnamakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Republik Indonesia yang menyatakan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah hoax.
Kepala BKPSDM Bartim Patt Budiman Anjab melalui Kabid Pengadaan Mutasi Formasi Pensiun (PMFP), Daya Amino Ukur menegaskan informasi itu hoax.
"Tidak benar itu. Itu hoax. Dua bulan lalu juga beredar, kini beredar lagi," kata Daya Amino Ukur di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, dalam informasi beredar bahwa disebutkan Kabupaten Barito Timur masuk dalam kantor regional 7 (tujuh) harusnya masuk dalan kantor regional 8 (delapan) bersama dengan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Selain itu, kejanggalannya terdapat dalam kuota CPNS Bartim yang diusulkan sebanyak 69 orang dan ditetapkan 69 orang.
Padahal kuota usulan CPNS Pemerintah Kabupaten Bartim melalui BKPSDM berjumlah 284 orang dengan prioritas formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Selain itu, kejanggalan juga terdapat pada kuota CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Selatan seharusnya tidak ada, karena tidak mengusulkan ke Menteri PAN-RB.
"Banyak kejanggalan pada informasi tersebut. Dalam surat berbentuk file itu juga ada logo dan berlatar belakang burung Garuda. Harusnya berlogo kementerian. Atas dasar itu, kami nyatakan informasi yang beredar itu hoax," jelasnya.
Pria yang akrab dipanggil Daya itu menerangkan, jika ada informasi penerimaan pengawai negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Bartim maka akan diumumkan secara resmi melalui pengumuman resmi pula.
Informasi terakhir dari Men PAN RB, rekrutmen atau pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bartim dilakukan pasca Pilkada serentak 2018.
Jika setelah ada informasi resmi terkait penerimaan, BKPSDM akan mengumumkannya kepada publik secara luas.
"Sebelum itu, Pak Sekda didampingi Kepala BKPSDM terlebih dahulu akan menghadiri undangan rapat kordinasi untuk mengetahui kouta CPNS. Setelah kembali ke Bartim akan diadakan rapat untuk menentukan formasi prioritas sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bartim," jelasnya.
Untuk itu, Daya mengharapkan masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi. Jika belum jelas, maka diharapkan langsung mengkonfirmasi kepada instansi yang membidanginya.
Berita Terkait
Pemkab Bartim siap koordinasikan hasil mediasi warga Desa Ketab dan PT MUTU ke Barsel
Sabtu, 27 April 2024 20:48 Wib
Raih empat kursi, Gerindra siap berkoalisi dengan Demokrat di Pilkada 2024 Bartim
Selasa, 23 April 2024 22:44 Wib
JCH Barito Timur diminta jaga kesehatan dan konsumsi makanan sehat
Selasa, 23 April 2024 20:50 Wib
Pemkab Bartim laksanakan aksi konvergensi penanganan stunting 2024
Senin, 22 April 2024 22:41 Wib
Asisten I akui BPK RI audit terperinci laporan keuangan Pemkab Bartim TA 2023
Rabu, 17 April 2024 16:59 Wib
Pj Bupati Bartim pastikan ketersediaan bahan pokok aman selama Lebaran 2024
Jumat, 5 April 2024 15:06 Wib
DPKP Bartim dan Kodim 1012 Buntok sepakati optimasi lahan rawa
Selasa, 2 April 2024 6:45 Wib
Unggul dua suara, Muniko Kurniawan terpilih jadi Ketua KONI Bartim
Minggu, 31 Maret 2024 15:37 Wib