Realisasi APBD Kotim masih rendah, ini penyebabnya

id Realisasi APBD Kotim masih rendah, ini penyebabnya,Sekretaris Daerah,Halikinnor

Realisasi APBD Kotim masih rendah, ini penyebabnya

Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor saat memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA, Jumat (3/8/2018). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saat ini masih rendah atau belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Penyerapan anggaran baru 43 persen, baik fisik maupun nonfisik. Target kami seharusnya saat ini 60 persen. Capaian belanja tidak langsungnya masuk 10 besar, sedangkan belanja langsungnya menduduki peringkat empat di Kalimantan Tengah," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA di Sampit, Jumat.

Halikinnor menyebutkan, ada tiga satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya tertinggi, dikuasai pemerintah kecamatan. Yaitu Kecamatan Parenggean sebesar 69,61 persen, Telaga Antang 67,77 persen dan Pulau Hanaut 64,46 persen.

Sementara itu, tiga satuan organisasi perangkat daerah yang realisasinya paling rendah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 21,08 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,03 persen dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 17,92 persen.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan supaya dicarikan solusinya agar satuan organisasi perangkat daerah bisa menggenjot serapan anggaran.

Menurut Halikinnor, rendahnya serapan anggaran juga berkaitan dengan program yang dibiayai dengan sistem multi years atau tahun jamak.

Dia mencontohkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran tahun jamaknya lebih dari Rp100 miliar, penyerapannya lambat karena saat ini memang masih proses lelang perencanaan.

"Mudah-mudahan Oktober nanti sudah bisa lelang fisik sehingga November bisa terserap semua. Karena kalau sudah penandatanganan kontrak maka sudah bisa pencairan uang muka sehingga serapan bisa meningkat," tambah Halikinnor.

Halikinnor mengapresiasi satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya sudah cukup tinggi. Kinerja itu harus ditingkatkan sehingga anggaran terserap dengan baik dan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Bagi satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya masih rendah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Kekurangan yang ada harus diperbaiki sehingga pelaksanaan program menjadi lebih baik.