Sampit (Antaranews Kalteng) - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saat ini masih rendah atau belum mencapai target yang sudah ditetapkan.
"Penyerapan anggaran baru 43 persen, baik fisik maupun nonfisik. Target kami seharusnya saat ini 60 persen. Capaian belanja tidak langsungnya masuk 10 besar, sedangkan belanja langsungnya menduduki peringkat empat di Kalimantan Tengah," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA di Sampit, Jumat.
Halikinnor menyebutkan, ada tiga satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya tertinggi, dikuasai pemerintah kecamatan. Yaitu Kecamatan Parenggean sebesar 69,61 persen, Telaga Antang 67,77 persen dan Pulau Hanaut 64,46 persen.
Sementara itu, tiga satuan organisasi perangkat daerah yang realisasinya paling rendah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 21,08 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,03 persen dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 17,92 persen.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan supaya dicarikan solusinya agar satuan organisasi perangkat daerah bisa menggenjot serapan anggaran.
Menurut Halikinnor, rendahnya serapan anggaran juga berkaitan dengan program yang dibiayai dengan sistem multi years atau tahun jamak.
Dia mencontohkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran tahun jamaknya lebih dari Rp100 miliar, penyerapannya lambat karena saat ini memang masih proses lelang perencanaan.
"Mudah-mudahan Oktober nanti sudah bisa lelang fisik sehingga November bisa terserap semua. Karena kalau sudah penandatanganan kontrak maka sudah bisa pencairan uang muka sehingga serapan bisa meningkat," tambah Halikinnor.
Halikinnor mengapresiasi satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya sudah cukup tinggi. Kinerja itu harus ditingkatkan sehingga anggaran terserap dengan baik dan pembangunan berjalan sesuai harapan.
Bagi satuan organisasi perangkat daerah yang realisasi keuangannya masih rendah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Kekurangan yang ada harus diperbaiki sehingga pelaksanaan program menjadi lebih baik.
Berita Terkait
Perbaikan bangunan SDN 1 Petuk Katimpun masuk prioritas APBD Perubahan
Senin, 22 April 2024 22:20 Wib
Inspektorat tingkatkan pengawasan PAD cegah potensi penyelewengan
Senin, 22 April 2024 19:38 Wib
Berikut penjelasan turunnya target PAD Gunung Mas 2023
Senin, 22 April 2024 15:59 Wib
Berikut capaian realisasi APBD Gunung Mas 2023
Selasa, 16 April 2024 16:53 Wib
DJPb Kalteng: Dukungan pusat optimal dalam pendanaan pemda
Sabtu, 30 Maret 2024 9:55 Wib
Anggota DPRD Barito Utara konsultasi RAPBD 2024 ke Kemendagri
Jumat, 8 Maret 2024 6:28 Wib
PJ Bupati Barut: Tidak semua usulan diakomodir dalam APBD
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib
Kepala OPD di Barut diminta berperan aktif mencari peluang sumber pembiayaan
Selasa, 27 Februari 2024 9:36 Wib