Wagub minta SOPD membuat terobosan mengurangi angka kemiskinan

id provinsi kalimantan tengah,pemprov kalteng,kemiskinan di kalteng,wakil gubernur kalteng,habib said ismail

Wagub minta SOPD membuat terobosan mengurangi angka kemiskinan

Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail (kiri) saat membuka dan memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2018 di Palangka Raya, Kamis (29/11/18). (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Ujung dari semua program itu tentunya akan mempengaruhi jumlah kemiskinan di Kalteng
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail meminta, seluruh satuan organisasi perangkat daerah menyusun dan membuat berbagai terobosan dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi itu.

Program yang dibuat untuk mengurangi kemiskinan tersebut jangan hanya terfokus pada program kesejahteraan sosial, kata Ismail saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2018 di Palangka Raya, Kamis.

"Kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan juga perlu diperkuat.
 Mengurangi angka kemiskinan memerlukan berbagai terobosan. Itu yang perlu dipikirkan, dibuat dan dilaksanakan," ucapnya.

Menurut dia program-program yang perlu diperkuat pemerintah meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta mendukung dan melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dia mengatakan semua program ini secara tidak langsung berkaitan dengan poenanggulangan kemiskinan. Jika semua berhasil, dalam arti terjadi peningkatan, secara perlahan kesejahteraan masyarakat meningkat pula.

"Ujung dari semua program itu tentunya akan mempengaruhi jumlah kemiskinan di Kalteng. Tentu akan berkurang masyarakat miskin di Kalteng," kata Ismail.

Baca juga: Angka kemiskinan Kalteng turun, ini pernyataan Gubernur Sugianto

Berdasarkan data statistik untuk bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah di tahun 2017 sebesar 12,45 tahun. Angka itu mengalami peningkatan dibanding 2015 lalu yang hanya berkisar 12,22 tahun.

Sementara itu di bidang kesehatan, Pemprov Kalteng telah memrogramkan pembangunan rumah sakit pemerintah baru kelas A. Selain itu tercatat pula total cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebenyak 1.830.714 jiwa.

"Untuk JKN melalui kartu Kalteng Berkah, tercatat sebanyak 10 ribu jiwa, dengan total nilai premi sebesar Rp 2,7 miliar. Tapi di tahun anggaran 2019 mendatang, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 90.582 jiwa, dengan total nilai premi sebesar Rp25 miliar lebih," demikian Ismail.

Baca juga: Wagub ingatkan perkembangan program kemiskinan harus segera dilaporkan