Legislator usulkan PUPR Kalteng menyusun blueprint membangun jalan

id dprd provinsi kalimantan tengah,dprd kalteng,anggota komisi d dprd kalteng,hm rizal,blueprint pupr kalteng

Legislator usulkan PUPR Kalteng menyusun blueprint membangun jalan

Anggota DPRD Kalteng HM Rizal. (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Keberadaan blueprint itu sangat penting, agar anggaran yang minim bisa lebih optimal digunakan dalam membangun infrastruktur jalan
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah HM Rizal mengusulkan Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota, membuat dan menyusun kerangka kerja secara terperinci atau blueprint dalam membangun infrastruktur jalan.

Blueprint Kerangka kerja tersebut bukan hanya menentukan jalan terlebih dahulu dikerjakan, tapi juga ditentukan kisaran anggaran yang diperlukan untuk merealisasikannya, kata Rizal di gedung DPRD Kalteng, Senin.

"Jadi, infrastruktur jalan yang nantinya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi ataupun kabupaten/kota, bisa semakin terarah serta berkelanjutan," tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Kalteng itu juga mengusulkan agar blueprint yang nantinya dibuat tersebut bisa menjadi peraturan daerah (Perda). Hal itu sebagai upaya mengantisipasi ketika terjadinya pergantian Kepala Daerah.

Dia mengatakan apabila itu bisa direalisasikan, maka pembangunan jalan selama 20-30 tahun sudah jelas. Sebab, kepala daerah yang baru ketika menyusun program pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, tetap mengacu pada blueprint tersebut.

"Keberadaan blueprint itu sangat penting, agar anggaran yang minim bisa lebih optimal digunakan dalam membangun infrastruktur jalan. PUPR harus punya itu," kata Rizal.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengakui, persoalan yang dihadapi provinsi ini relatif sulit dalam menangani dan memperbaiki infrastruktur jalan.

Dia mengatakan provinsi berjuluk Bumi Tambun BUngai-Bumi Pancasila terluas kedua di Indonesia, dan kondisi geografisnya ada tanah keras dan gambut. Alhasil, dalam penangannnya memerlukan pendekatan yang berbeda.

Wilayah yang luas ini pun tidak sebanding dengan anggaran Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. 

"Apalagi dalam pembagian anggaran untuk pembangunan tetap harus memperhatikan asas keadilan. Itulah perlunya dibuat blueprint, agar lebih optimal," demikian Rizal.