Antisipasi keterlambatan lelang proyek, OPD disarankan buat katalog

id DPRD Kalimantan Tengah,dprd kalteng,sekretaris komisi d dprd kalteng,jimin,katalog proyek,dprd minta dibuat katalog proyek

Antisipasi keterlambatan lelang proyek, OPD disarankan buat katalog

Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng Jimin (dua dari kanan) saat dibincangi sejumlah wartawan, baru-baru ini. (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Sekretaris Komisi D DPRD Kalimantan Tengah Jimin menyarankan organisasi perangkat daerah membuat katalog, sebagai upaya mengantisipasi berbagai kendala dan keterlambatan dalam melaksanakan lelang proyek.

Keberadaan katalog harga proyek tersebut juga akan mempermudah para kontraktor memilih dan mengikuti paket lelang mana yang akan ditawar untuk dikerjakan, kata Jimin di Palangka Raya, Kamis.

"Jika itu dilakukan OPD, saya yakin tidak akan ada lagi kendala atau keterlambatan dalam melaksanakan lelang di Pemprov Kalteng," ucapnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu mengakui harga proyek bisa berubah-ubah, sehingga katalog sering tidak sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

Dia mengatakan revisi terhadap katalog sebenarnya tidak ada masalah dan wajar dilakukan. Hanya, revisi tersebut jangan baru dilakukan disaat sudah ada pemenang lelang, karena akan berdampak pada ruginya kontraktor.

"Sebelum ada pemenang kan bisa saja diubah katalog harga. Kecuali perubahan itu baru dilakukan setelah ada pemenang lelang, baru itu tidak bisa. Yang ada kontraktor merugi dan bisa saja tidak mengerjakan proyek tersebut," kata Jimin.

Baca juga: Terima anggaran Rp1,2 triliun di tahun 2019, ini yang dilakukan PUPR Kalteng

Selain membuat katalog harga proyek, Pemerintah Provinsi juga diminta melakukan pembinaan sekaligus membantu kontraktor asal Kalteng. Hal itu sebagai upaya menciptakan pengusaha asal Kalteng dan meningkatkan perputaran ekonomi.

Dia mengatakan pembinaan itu juga mengantisipasi apabila ada permasalahan terkait ketidaksesuaian paket maupun harga, Pemerintah diharapkan bisa secepatnya memperbaiki hal tersebut.

"Kalau beberapa hal itu dilakukan pemerintah, kami yakin lelang proyek tidak ada masalah dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Pengusaha lokal pun semakin banyak dan berkembang," demikian Jimin.