Jakarta (Antaranews Kalteng) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan bahwa prosedur administrasi pembebasan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diselesaikan di Lapas Cipinang.
"Dia tidak mau bebas murni ya karena dia mau pembebasan bersyarat, ya sudah kami keluarin dia tanggal 24 (Januari). Posedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako (Brimob)," kata Yasonna saat jumpa pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa.
Namun, Yasonna belum bisa memastikan pada jam berapa Ahok akan dibebaskan dari Mako Brimob Depok.
"Kan dibilang jam kerja, tunggu saja kalau mau lihat. Saya mau janganlah dibesar-besarkan, biasa saja orang keluar dari Lapas kok dari menyelesaikan masa tahanannya, biasa ini," ucap Yasonna.
Ahok telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara dua tahun pidana penjara dengan dakwaan Pasal 156 huruf a KUHP (penodaan agama).
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto merinci bahwa Ahok ditahan per 9 Mei 2017 dan telah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 selama dua bulan.
Pada 25 Desember 2018 diusulkan untuk mendapat remisi Natal 2018 selama satu bulan. "Jadi total remisi didapat tiga bulan 15 hari. Jika diperhitungkan sejak tanggal penahanan 9 Mei 2017 maka diperkirakan akan bebas pada Januari 2019," kata Ade.
Pertimbangan pemberian remisi Natal ini karena Ahok berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Selain itu, Ahok juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir.
Penyelesaian prosedur administrasi pembebasan Ahok
Gubernur DKI Jakarta nonaktif dan peserta pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat bersiap menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (27/12/2016). (ANTARA/Pool/Eko Siswono Toyudho)
