APBD mampu bayar honor PPPK, kata Sekda Kalteng

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa pihaknya siap melaksanakan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kesiapan tersebut setelah melihat dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membayar honor PPPK yang nantinya direkrut, kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Senin.

"Porsi anggaran untuk gaji pegawai dalam APBD kan tidak mentok. Ada ditambah dua persen dari gaji total pegawai yang ditanggung Pemprov Kalteng. Kalaupun kurang, kan bisa diusulkan di anggaran perubahan," tambahnya.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Pemerintah Provinsi Kalteng pun akan melaksanakan perekrutan PPPK. Untuk tahap pertama ini sebanyak 23 formasi tenaga pendidik. Tapi, perekrutan dikhususkan bagi tenaga kontrak atau honorer kategori dua.

Fahrizal mengatakan, memprioritaskan tenaga honorer K2 dalam perekrutan PPPK karena dalam program sebelumnya tidak dapat diakomodir, sehingga kewajiban Pemprov untuk membantunya.

"Apalagi tahap dua perekrutan PPPK kan ada dan itu untuk umum. Hanya memang kami masih menunggu informasi dari pusat. Kalau sudah ada informasi, ya segera kami informasikan," kata dia.

Meski belum mendapat informasi pasti mengenai PPPK tahap dua, namun Sekda Kalteng itu tetap berharap perekrutan dapat dilaksanakan tahun ini. Sebab program PPPK itu tidak hanya disambut baik oleh putra dan putri daerah, namun juga oleh pemerintah.

Dia mengatakan tenaga kerja yang terikat melalui PPPK ini akan lebih sejahtera dibandingkan dengan tenaga kontrak dan honorer, karena hak dan kewajibannya sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kami masih menunggu kejelasan untuk tahap dua. Kami harapkan seleksi tahap dua juga dilaksanakan tahun ini," demikian Fahrizal.