Asuransi nelayan harus dilakukan menyeluruh

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah meminta asuransi untuk nelayan di kota setempat dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan.

"Kami sangat mendukung program pemerintah tersebut, namun kami meminta program itu nantinya dapat menjangkau seluruh nelayan di Palangka Raya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor, Kamis.

Menurut politisi PKB itu, program asuransi tersebut sangat diperlukan nelayan sebagai upaya memberi jaminan kesehatan dan kecelakaan saat beraktivitas.

"Dengan adanya asuransi tersebut masyarakat nelayan akan lebih tenang dan fokus daat mencari nafkah karena jika terjadi sesuatu akan mendapat santunan. Meski pun kita berharap tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan itu," katanya.

Sugianor pun meminta pemerintah kota melalui Dinas Perikanan dapat melakukan pendataan nelayan secara detail termasuk kehidupan ekonomi keluarga yang bersangkutan.

"Hal ini untuk memastikan nelayan yang memiliki kemampuan ekonomi rendah bisa mendapat prioritas untuk didaftarkan sebagai peserta asuransi oleh pemerintah," kata Sugianor.

Pihaknya pun berharap, pemerintah kota semakin kreatif mencari terobosan program untuk masyarakat termasuk memanfaatkan potensi program dari pemerintah pusat.

"Anggaran yang dimiliki pemerintah kota memang terbatas. Namun masih ada program dari usat yang bisa diterapkan di daerah. Potrensi ini yang juga harus bisa dimanfaatkan pemerintah kota," kata Sugianor.

Sementara itu, berdasar data Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, hingga Januari 2019 sebanyak 108 nelayan tangkap mendapat jaminan berupa asuransi dari pemerintah.

"Kartu asuransi itu sebagian sudah kita serahkan ke nelayan. Sebagiannya akan segera kami serahkan yang rencananya disatukan dengan program kami lainnya," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Jubaedah.

Dia menerangkan, 108 nelayan yang telah masuk program asuransi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di "Kota Cantik" itu.

"Asuransi ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Asuransi Jasindo. Selama setahun para nelayan itu tidak dibebankan membayar premi. Baru setelah itu dikenakan biaya senilai Rp175.000 per bulan," kata Jubaedah.