Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia wilayah Kalimantan Tengah Ade Irwan Ruswana, mengapresiasi kepala daerah di enam kabupaten setempat yang telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited tahun anggaran 2018.
Penyerahan yang dilakukan enam kabupaten itu lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan yakni 31 Maret 2019, kata Ade usai seremoni penerimaan LKPD unaudited TA 2018 di Palangka Raya, Jumat.
"Keenam kabupaten itu juga senantiasa berperan aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daeah yang bersih, transparan dan akuntabel," tambahnya.
Adapun enam kabupaten yang telah menyerahkan LKPD unauditet ke BPK RI wilayah Kalteng yakni Barito Utara, Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Gunung Mas.
Ade mengatakan capaian opini sampai dengan LKPD tahun anggaran 2017 di keenam kabupaten tersebut telah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya berharap capaian WTP itu tetap dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang," ucapnya.
Baca juga: Pemprov serahkan LKPD tahun 2018 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng
Setelah menerima LKPD unauditet TA 2018 itu, BPK RI pun akan melakukan pemeriksaan atas tujuh jenis laporan yang telah diserahkan masing-masing kabupaten.
Tujuh jenis laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Sedangkan untuk pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
"Laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah LKPD diterima BPK RI," demikian Ade.
Baca juga: BPK RI jadwalkan audit laporan keuangan Pemkab Barito Utara
Baca juga: Pemprov Kalteng bertekad pertahankan WTP
Berita Terkait
Ganjar deklarasikan diri jadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran
Selasa, 7 Mei 2024 6:21 Wib
Pemkab Barito Utara lakukan pemeriksaan terperinci LKPD 2023
Senin, 6 Mei 2024 20:23 Wib
Prediksi KPU RI, calon kepala daerah dari perseorangan tak banyak
Senin, 6 Mei 2024 14:11 Wib
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib
Pemerintah diminta petakan potensi dampak gelombang panas
Sabtu, 4 Mei 2024 15:09 Wib
Anggota DPR RI: Pemerataan pendidikan di Kalteng harus terus ditingkatkan
Kamis, 2 Mei 2024 17:38 Wib
Menpora RI dan Al-Nassr bahas Kerja sama olahraga
Kamis, 2 Mei 2024 16:01 Wib
Ombudsman RI sarankan seleksi CASN tahun 2024 ditunda karena ini
Kamis, 2 Mei 2024 15:39 Wib