90 persen UMKM di Gunung Mas masuk kategori penyalur produk

Kuala Kurun, Gunung Mas (ANTARA) - Sekda Gunung Mas, Kalimantan Tengah Yansiterson menyebut hasil dari studi tim yang dilakukan pihaknya dalam penyusunan master plan usaha mikro, kecil dan menengah, ditemukan bahwa sebagian besar atau 90 persen UMKM di Kabupaten ini masuk kategori tersier atau penyalur produk berupa toko grosir maupun eceran.

Sementara UMKM kategori primer atau produsen jumlahnya kurang dari lima persen dan sekunder atau penyedia jasa masih sangat kecil, kata Yansiterson melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gumas Salampak kemarin.

"Dari data ini bisa disimpulkan bahwa kemampuan Kabupaten Gumas menciptakan para pengusaha UMKM masih sangat kecil," ucapnya.

Mengatasi agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut, dapat strategi perangkat daerah di lingkup Pemkab Gunung Mas dalam menyusun kegiatan sebaiknya berfokus pada upaya mendorong masyarakat, menjadi masyarakat entrepreneur atau masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha.

Dia mengatakan Pemkab Gumas sebenarnya tidak punya kendala pada aspek penyediaan pelatihan dan modal. Saat ini, salah satu bank menyediakan akses sumber daya pelatihan dan modal untuk sebanyak-banyaknya UMKM, termasuk start up atau pengusaha pemula.

"Perangkat daerah perlu menjaring dan mendorong masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya untuk bisa lebih paham dan dapat mengakses sumber daya tersebut. Dengan demikian, perangkat daerah sudah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator disamping sebagai penyedia layanan publik," ucapnya.

Dia mengakui tantangan terbesar yang dihadapi oleh perangkat daerah adalah adanya tumpang tindih kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa yang dilakukan oleh lebih dari satu perangkat daerah, yang akhirnya tidak berjalan lancar karena keterbatasan anggaran.

"Kelompok yang dilatih pun pada umumnya tidak berkembang dan maju dengan alasan tidak ada modal dan pemasaran yang terbatas. Padahal, saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan," beber dia.

Dia pun menekankan pentingnya peta sinergi antar perangkat daerah, sehingga keterbatasan anggaran masing-masing perangkat daerah bisa diatasi dan selanjutnya bisa mendorong lahirnya sejumlah masyarakat berjiwa usaha, untuk didukung dengan lebih optimal sampai menjadi UMKM yang produktif.

Di aman aspek pemasaran dan ketersediaan bahan baku yang murah dalam jumlah memadai menjadi daya tarik utama masyarakat untuk mencoba menjadi pengusaha. Selain kebijakan publik daerah yang didorong untuk menciptakan pasar, BP3D bisa melanjutkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Koordinasi disini dilakukan untuk mengembangkan jejaring kerja atau network, untuk memperluas potensi pasar. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang punya jaringan di sektor UMKM," demikian Yansiterson.