Wali kota ingin pemetaan potensi perairan dilakukan secara mendalam

Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Fairid Naparin ingin pemetaan potensi perairan di daerah setempat dipetakan secara mendalam dan detail.

"Untuk itu kami minta program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," kata Fairid di Palangka Raya, Sabtu.

Karena menurut Fairid setiap kebijakan yang akan diputuskan atau telah diputuskan harus diuji oleh Balitbang guna menguji dampak dan efektifitas kebijakan.

Baca juga: Semoga Jokowi semakin memperhatikan Palangka Raya, kata Wali Kota

Pemetaan potensi perairan umum di "Kota Cantik" sangat diperlukan guna memperoleh gambaran dan data serta kondisi perairan dan ekosistemnya.

Kondisi ekosistem di wilayah perairan umum yang terjaga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan yang dilakukan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

Selain untuk mengetahui kondisi perairan, data hasil pemetaan ini juga bisa dimanfaatkan untuk promosi potensi investasi bidang perikanan. Kemudian di wilayah perairan umum yang kondisinya masih terjaga juga bisa dijadikan kawasan ekowisata.

"Pemetaan tersebut dapat berupa luas masing-masing danau dan kondisinya. Kemudian juga jenis ikan dan tumbuhan endemi apa saja yang ada di kawasan tersebut. Untuk memberikan kepastian, Program pemetaan juga dimasukkan dalam RPJMD," katanya.

Baca juga: Wali Kota Palangka Raya ingatkan warga waspada potensi karhutla

Sementara itu berdasar data Dinas Perikanan Kota Palangka Raya luas perairan umum di wilayah setempat seluas 515,8 km2 terdiri dari 100,09 Km2 sungai, 13,63 Km2 danau dan 400,03 Km2 rawa.'

Kota Palangka Raya juga dilalui tiga sungai besar yakni Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau serta memiliki 103 danau dan rawa.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Sugianor meminta pemerintah kota setempat segera memetakan potensi perikanan tangkap di wilayah perairan umum di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

"Informasinya sampai saat ini belum ada `mapping` atau pemetaan sumber daya di perairan umum. Untuk itu, kami minta ini bisa menjadi program kerja pemerintah kota pada 2019," kata Sugianor.

Baca juga: Wali Kota dipanggil KPK sebagai tersangka
Baca juga: Wali Kota lakukan sidak ASN secara online