Bahas pajak mobil listrik, Mercedes-Benz siap dilibatkan

id Mercedes-Benz ,pajak mobil listrik,Bahas pajak mobil listrik, Mercedes-Benz siap dilibatkan ,Presiden Direktur Mercedes-Benz distribusi Indonesia, Cho

Bahas pajak mobil listrik, Mercedes-Benz siap dilibatkan

Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun berpose di samping dua mobil Mercedes Benz keluaran terbaru, The New CLA (kiri) dan The News GLE (kanan) usai resmi diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/7/2019). Dua mobil terbaru dari Mercedez Benz merupakan jenis SUV dan Coupe yang memiliki teknologi canggih. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Tanggerang (ANTARA) - “Jika pajak mobil listrik dan hybrid diturunkan maka harga mobil listrik dan hybrid bisa ditekan. Dengan begitu akan lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati mobil listrik atau hybrid,” kata Presiden Direktur Mercedes-Benz distribusi Indonesia, Choi Duk Jun saat pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Jumat.

Choi menjelaskan semua negara besar memiliki masalah dengan polusi termasuk Indonesia.

“Mobil bertenaga listrik adalah solusi yang kami berikan untuk negara dengan permasalahan polusi,” kata Choi.

Choi menjelaskan dengan mobil listrik dan hybrid efek jangka panjangnya polusi udara bisa ditekan. Sebab Choi mengklaim mobil listrik buatan Mercedes-Benz sangat minim emisi.

Baca juga: BMW perkenalkan mobil listrik seharga Rp1,299 miliar

Choi berharap Mercedes dengan pemerintah bisa menjalin kerja sama untuk memberikan lebih banyak pilihan pada konsumen untuk membeli mobil listrik atau mobil hybrid.

“Khusus untuk Jakarta, kita akan memiliki lebih banyak mobil dengan minim emisi,” kata Choi.

Perlu diketahui, saat ini pemerintah sedang merampungkan regulasi tentang mobil listrik, agar ada kepastian hukum bagi pengembang kendaraan listrik supaya memperlancar pembangunan infrastrukturnya.

Kini, regulasi tersebut masih dalam kajian Kementerian Keuangan karena be­lum adanya titik temu mengenai skema pengenaan pajak.

Pewarta: SDP-112