Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad M Ali menyebutkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.
"Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," kata Ahmad Ali melalui pesan elektronik, di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, anggota Komisi VII DPR RI ini mengingatkan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan infrastruktur transportasi cepat dan alternatif serta kantong logistik seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Menurut Ahmad Ali, letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan.
Namun, hal itu tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespon ini.
Baca juga: Mengukur peradaban bangsa di Kalimantan hingga konsep ibu kota baru [VIDEO]
"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan," jelas Legislator dapil Sulawesi Tengah ini.
Sejauh ini, kata Ahmad Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.
"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif. Maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuban Pantoloan," katanya.
Baca juga: Jangan lupakan aspek sosial-budaya saat pindah Ibu Kota
Selain itu, kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.
"Maka itu kebutuhan Sulteng ke depan, harus bersinergi antara rencana provinsi dengan kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan, tetapi Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad Ali.
Oleh karena itu, harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan Kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.
Baca juga: Untung rugi pemindahan ibu kota bila batal dilakukan
Seperti diberitakan media massa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru negara Indonesia.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.
Politisi Nasdem sebut pemindahan ibu kota berikan efek positif bagi ekonomi
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M Ali. (Istimewa)
