Kebocoran anggaran harus dicegah secara optimal, kata Bupati Sukamara

Sukamara (ANTARA) - Bupati Sukamara, Kalimantan tengah, Windu Subagio menyatakan bahwa penerimaan daerah di wilayah setempat sangat  terbatas, sehingga perlu ada upaya melakukan efisiensi dan berusaha mencari sumber lain serta mendorong belanja melalui efisiensi.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten juga harus memotong belanja yang kurang produktif serta lebih optimal mencegah terjadinya kebocoran anggaran, kata Windu di Sukamara, kemarin.

"Memperlancar penyerapan anggaran dan peningkatan anggaran infrastruktur yang menunjang investasi daerah juga perlu diperhatikan," tambahnya.

Pesan yang disampaikan orang nomor satu di Sukamara itu merupakan tindaklanjut dari telah adanya penandatangan persetujuan DPRD dan Pemkab Setempat terkait, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2019.

Dia mengatakan APBD pada hakekatnya salah satu instrumen yang dipakai dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga seluruh OPD harus benar-benar bisa optimal menggunakan dan memanfaatkannya.

Baca juga: Ini harapan gubernur kepada DPRD Sukamara

Untuk itu, Pemkab dan DPRD Sukamara harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD, yang mencerminkan kebutuhan di masyarakat.

"Tentunya, kebutuhan itu harus sesuai potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik," kata Windu.

Sembari menunggu evaluasi Gubernur Kalteng terhadap APBD-P 2019 Sukamara, bupati setempat kembali mengingatkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, harus diperhatikan dan dijalankan seluruh OPD.

Baca juga: Dinas Kesehatan Sukamara siapkan 15.000 masker cegah peningkatan ISPA

Baca juga: Cegah karhutla, PT SKM bentuk kelompok tani peduli api di Sukamara