Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Jubair Arifin menilai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, yang diusulkan sebesar Rp500 miliar perlu diperhatikan dan dicermati secara mendetail.
Usulan Rp500 miliar yang disampaikan pemerintah provinsi itu mengalami kenaikan hingga 300 persen jika dibandingkan pilkada tahun 2016, kata Jubair di Palangka Raya, kemarin.
"Kalau memang memungkinkan dilakukan efisiensi, ya lebih baik diefisiensikan. Kita lihat nantilah. Sampai sekarang ini kan belum ada pembahasan mengenai anggaran pilkada itu," ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pihak lainnya bisa memberikan penjelasan kenapa anggaran pilkada mencapai Rp500 miliar.
Jubair mengatakan apabila meningkatnya anggaran tersebut disebabkan semakin banyaknya tempat pemungutan suara (TPS), maka perlu dilakukan penggabungan dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaanya.
"Kalau waktu pemilu 2019 ada pemisahan TPS yang jumlah pemilihnya banyak dan harus dipisah, maka pada Pilkada tahun 2020 kembali digabungkan pilkada 2020," beber dia.
Baca juga: Legislator desak Disdik Kalteng segera evaluasi jam masuk sekolah
Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu menganggap efisien anggaran pilkada tahun 2020 tetap memperhatikan kualitas pilkada.
Dia mengatakan apabila usulan anggaran pilkada tahun 2020 sudah memperhatikan berbagai hal dan tidak bisa dikurangi, maka DPRD Kalteng akan memberikan dukungan dan menyetujuinya.
"Tapi, kalau masih bisa dilakukan pengurangan dan kualitas penyelenggaraan pilkada tetap terjaga, ya ada baiknya dikurangi. Masih banyak yang perlu perhatian di Kalteng ini," demikian Jubair.
Baru-baru ini Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengajukan anggaran pilkada tahun 2020 sebesar Rp500 miliar kepada DPDRD Kalteng. Pengajuan tersebut merupakan tindaklanjut dari gabungan usulan yang disampaikan KPU Kalteng, Bawaslu dan TNI/Polri.
Baca juga: Sah, ini 12 kader PDIP jabat pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalteng
Baca juga: Legislator minta penanganan Memet penderita kanker tulang ditangani serius
Berita Terkait
Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan
Minggu, 17 November 2024 20:10 Wib
Kesinambungan pembangunan jadi rekomendasi Konferensi Cendekiawan dan akademisi Katolik Kalteng
Sabtu, 16 November 2024 21:54 Wib
Gubernur Kalteng ajak Pemuda Katolik jadi pelopor masyarakat adil dan bermartabat
Sabtu, 16 November 2024 14:55 Wib
Disdik Fun Run 5K wujudkan generasi muda sehat di Kalimantan Tengah
Sabtu, 16 November 2024 13:31 Wib
Dinsos Kotim hentikan penyaluran bansos sampai Pilkada selesai
Jumat, 15 November 2024 17:39 Wib
KPU Kalteng tetapkan 22 TPS khusus pada Pilkada 2024
Jumat, 15 November 2024 17:35 Wib
Tandak Intan Kaharingan ajang pembangunan mental spiritual di Kotim
Jumat, 15 November 2024 17:29 Wib
Menteri Hukum lantik 11 pimpinan baru dukung Asta Cita
Jumat, 15 November 2024 17:22 Wib