Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, mempertanyakan adanya dugaan pembuatan sumur bor fiktif di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau yang juga lokasi proyek restorasi gambut.
Pemerintah Daerah perlu ikut melakukan pengecekan terhadap seluruh sumur bor yang telah dibuat dan dibangun pemerintah pusat di provinsi ini, kata Anggota DPRD Kalteng Purman Jaya di ruang fraksi PKB, Rabu.
"Pengecekan pun bukan sekedar mencari kebenaran dugaan fiktif, tapi juga memastikan apakah semua sumur bor yang telah dibangun bisa difungsikan atau tidak," tambahnya.
Anggota DPRD Kalteng juga dari PKB Fajar Hariadi menambahkan, perlu juga diketahui apakah satuan tugas (satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memiliki atau mengetahui titik koordinat sumur bor yang telah dibangun.
Dia mengatakan informasinya sumur bor yang dibangun pusat melalui Badan Restorasi Gambut (BRG), jumlahnya telah mencapai ribuan. Untuk itu, keberadaan titik koordinat sangat dibutuhkan dalam memudahkan satgas ketika ingin menggunakannya.
"Sekarang ini kan teknologi sudah sangat canggih. Kalau titik koordinatnya sudah tahu, pasti mudah didapat. Pertanyaannya, apakah sudah ada titik koordinat itu di satgas karhutla," kata Fajar.
Baca juga: Sekretariat DPRD Kalteng kerahkan tim pemadam bantu tangani karhutla
Menurut para wakil rakyat dari PKB itu, keberadaan sumur bos untuk menanggulangi karhutla di Provinsi Kalteng sudah tepat. Hanya, sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah, apakah dalam pembuatannya sudah terlebih dahulu dilakukan melalui studi kelayakan.
"Kalau pembuatan sumur bor itu sudah terlebih dahulu melalui studi kelayakan, tentu dalam menggunakannya tidak ada masalah. Sekalipun kemarau ekstrim seperti sekarang ini," kata Fajar.
Evi Kahayanti, Anggota DPRD Kalteng yang juga dari PKB menyatakan bahwa sekarang ini kabut asap di beberapa wilayah, khususnya Palangka Raya sudah semakin pekat.
Menurut dia, perlu ada langkah-langkah yang lebih cepat dan tepat dari satgas karhutla, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kabut asap agar kabut asap pekat tidak terus menerut terjadi.
"Asap pekat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Lebih dikhawatirkan itu, banyak masyarakat yang sakit akibat kabut asap ini. Harus segera ditanggulangi," demikian Evi.
Baca juga: PDIP segera sampaikan SK Wiyatno jadi Ketua DPRD Kalteng
Baca juga: Legilastor Kalteng cermati kenaikan anggaran pilkada hingga 300 persen
DPRD Kalteng pertanyakan kebenaran dugaan sumur bor fiktif
(dari kiri) Anggota DPRD Kalteng dari PKB Evi Kahayanti, Purman Jaya, dan Fajar Hariadi saat dibincangi sejumlah wartawan di ruang fraksi PKB, Rabu (11/9/2019). (ANTARA/Jaya W Manurung)
