Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Rudianur meminta distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah itu dievaluasi karena ada indikasi penyelewengan.
"Saya lihat ada yang tidak beres dalam distribusi BBM subsidi karena setiap hari masih terjadi antrean kendaraan roda empat maupun dua di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," katanya di Sampit, Senin.
Menurutnya, kurang lancarnya distribusi membuat BBM bersubsidi cenderung tidak sampai ke tangan masyarakat yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah pusat melalui APBN tersebut.
Berdasarkan laporan masyarakat, kata Rudianur, mereka kesulitan untuk membeli BBM bersubsidi seperti solar dan premium di SPBU. SPBU cenderung dikuasai oleh oknum tertentu yang diduga bekerja sama dengan pihak pengelola SPBU.
Evaluasi pendistribusian BBM subsidi diharapkan menemukan penyebab terjadinya antrean kendaraan di SPBU. Sehingga pemerintah bersama instansi terkait dapat mencarikan solusinya.
Untuk mencari akar permasalahan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil pihak terkait seperti pengelola SPBU, Pertamina,l dan tim bentukan pemerintah kabupaten.
"Jika tidak dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi secara berkelanjutan maka permasalahan akan terus menjadi muncul," ucapnya.
Rudianur mengatakan, permasalahan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah lama terjadi, namun tidak kunjung ada penyelesaian secara tuntas.
Baca juga: Kunjungi Dishub, DPRD Kotim minta pungutan parkir di sekitar SPBU ditertibkan
Untuk menyelesaikan permasalahan BBM subsidi, diperlukan komitmen dan kesadaran banyak pihak, mulai dari Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah kabupaten dan masyarakat.
“Saya lihat cukup banyak pihak yang justru mencari keuntungan sendiri dalam permasalahan BBM subsidi ini. Jadi, penyelesaian permasalahan akan sangat sulit," terangnya.
Rudianur menduga, persoalan sekarang masih ada oknum yang bermain, sehingga mereka yang benar-benar pantas mendapatkan BBM subsidi justru tidak kebagian. Meski SPBU ditambah, tidak akan menyelesaikan permasalahan, selama selama tidak ada komitmen dari semua pihak.
Berita Terkait
Sukacita Natal 2024 warnai Lapas Sampit
Kamis, 19 Desember 2024 7:08 Wib
Legislator Kotim harap Dekopinda bantu koperasi lebih maju
Kamis, 19 Desember 2024 6:56 Wib
DLH Kotim bersihkan tumpukan di depo sampah
Rabu, 18 Desember 2024 23:29 Wib
Proyek Seribu Pintu wujud kepedulian Minamas terhadap kesejahteraan karyawan
Rabu, 18 Desember 2024 22:03 Wib
Bupati Kotim instruksikan permudah perizinan investasi
Rabu, 18 Desember 2024 21:47 Wib
Pemkab Kotim minta seluruh aparatur desa didaftarkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 18 Desember 2024 13:30 Wib
Komisi III sebut perlunya terobosan untuk atasi kekurangan dokter di Kotim
Selasa, 17 Desember 2024 21:26 Wib
Pemkab Kotim uji coba Swalayan UMKM Sampit
Selasa, 17 Desember 2024 21:08 Wib