Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dua provinsi alami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Riau masih dalam status tanggap darurat.
"Sedangkan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat itu berstatus siaga darurat hingga 31 Oktober kecuali Kalimantan Barat hingga Desember 2019," kata Kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat (Kapusdatin) BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dua provinsi yang hingga kini masih dalam status tanggap darurat dikarenakan kondisi karhutla belum begitu aman dan kondusif seperti empat provinsi lainnya.
Apabila suatu daerah telah menetapkan status siaga darurat akibat karhutla, maka BNPB akan segera turun tangan untuk membantu penanganannya. Bantuan tersebut dapat berupa uang, personel hingga alat.
Baca juga: Status tanggap darurat bencana di Kalteng tak diperpanjang
"Jadi, jika status tanggap darurat itu maka BNPB akan membantu kegiatan yang membutuhkan biaya besar, contohnya penyewaan helikopter," ujar dia.
Selain itu, BNPB juga menerjunkan 1.500 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri serta kelompok masyarakat di setiap provinsi terdampak karhutla 2019.
Terkait operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan bom air (water bombing), Agus mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan metode tersebut hingga 31 Oktober untuk mengatasi karhutla terutama di daerah tanggap darurat.
Baca juga: Status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya dicabut
Bahkan, jika kondisinya kebakaran lahan masih parah, maka operasi TMC dan bom air akan diperpanjang demi mencegah perluasan daerah terdampak karhutla.
"Jadi kita harus memastikan musim hujan datang secara permanen sebelum operasi TMC dan bom air berakhir, agar daerah terdampak karhutla segera pulih," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memaparkan sejumlah upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk penanganan karhutla di Tanah Air selama 2019.
"Setidaknya terdapat 12 upaya yang telah dan sedang dikerjakan baik melalui darat maupun udara," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Brotestes Panjaitan.
Beberapa upaya itu di antaranya sosialisasi dan kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan keteknikan pencegahan.
Baca juga: Kebakaran lahan di Sampit hanguskan kebun sengon
Baca juga: Status tanggap darurat karhutla harus dicabut, kata Ketua DPRD Palangka Raya
Berita Terkait
Penduduk usia kerja di Kalteng naik 17,63 ribu orang
Selasa, 7 Mei 2024 15:27 Wib
Ekonomi Kalteng triwulan I-2024 tumbuh 5,01 persen
Senin, 6 Mei 2024 16:24 Wib
Laga Libertadores dan Sudamericana ditunda karena banjir besar
Minggu, 5 Mei 2024 16:06 Wib
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib
Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 18:33 Wib
Pemprov Kalteng sosialisasikan UU HKPD ke paguyuban dealer kendaraan
Selasa, 30 April 2024 17:41 Wib
Kesbangpol Murung Raya minta masyarakat laporkan Ormas dan LSM 'nakal'
Selasa, 30 April 2024 17:06 Wib
Pemkab Kapuas terus deteksi wilayah rawan konflik jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:38 Wib