DPRD Barito Timur terima keluhan warga terkait jalan Pertamina

Tamiang Layang  (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur Kalimantan Tengah menerima perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait jalan Pertamina.

"Akan kami rapatkan terlebih dahulu secara internal, menggali informasi dari semua pihak-pihak terpercaya dan kami juga akan melakukan pengecekan lapangan memastikan keadaan atau permasalahan sebenarnya," kata Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio di Tamiang Layang, Selasa.

Menurutnya, menyikapi laporan sekelompok masyarakat tersebut akan diambail langkah dengan melakukan rapat internal dan menyiapkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil semua pihak terkait.

Senin (7/10), perwakilan masyarakat yang dipimpim Hengky A Garu alias Amber langsung diterima Nur Sulistio didampingi wakil-wakilnya Ariantho S Muler dan Andreas Depe serta anggota DPRD Barito Timur lainnya yakni Rini, Asmadi Ranji dan H Zain Alkim.

Nur Sulistio mengingatkan kepada semua pihak untuk bisa menahan diri. Rapat dengar pendapat akan dilaksanakan setelah pembentukan alat kelengkapan dewan selesai, maksimal dalam tiga hari kedepan.

Setelah alat kelengkapan dewan terbentuk, Nur Sulistio yakin keluhan masyarakat terkait jalan Pertamina bisa diselesaikan dalam arti sesuai kewenangan DPRD Barito Timur.

"Intinya, ada solusi terbaik agar kedua belah pihak bisa sama sama berjalan tanpa saling merugikan," kata politisi Partai Golkar itu.

Perwakilan kelompok masyarakat Hengky A Garu mengatakan, surat penyampaian aspirasi itu sudah mereka sampaikan ke DPRD Barito Timur tertanggal 30 September 2019 lalu. 

"Tujuannya agar pemerintah daerah yakni eksekutif dan legislatif, menyikapi permasalahan yang saat ini berkembang di Barito Timur ini yakni terkait jalan Pertamina," kata Hengky.

Menurutnya, adanya polemik terkait jalan Pertamina menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang bisa berujung pada konflik horizontal.

"Yang ditakutkan yakni benturan massa dengan massa yang notabene adalah bagian masyarakat itu sendiri. Yang rugi nantinya Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan masyarakat itu sendiri," ujarnya.