Palangka Raya (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah membentuk tim kerja advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat kabupaten/kota di provinsi setempat.
"Dalam meningkatkan pencapaian Program KKBPK maka dibentuklah Kelompok Kerja Advokasi di Tingkat Provinsi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota," kata Kabid Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Kalteng, Dison mewakili Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Satyawati Kusumawijaya di Palangka Raya, Jumat.
Dison berharap pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK nantinya mampu mengembangkan rencana advokasi tahunan yang merespon pada situasi Program KKBPK serta memiliki kader yang berkualitas yang mampu melakukan penajaman penyuluhan kepada masyarakat.
Baca juga: BKKBN Kalteng ajak ormas kepemudaan atasi pernikahan dini
"Muaranya yakni agar tercipta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga," katanya.
Dia mengungkapkan pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK di Provinsi Kalimantan Tengah itu ditandai dengan digelarnya pertemuan kelompok kerja advokasi tingkat Provinsi Kalteng di Kota Palangka Raya pada 13-15 November.
Ketua panitia Adhitya Mardika menegaskan bahwa salah satu tujuan kegiatan tersebut yakni membentuk Kelompok Kerja Advokasi dan KIE Program KKBPK Tingkat Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca juga: BKKBN Kalteng dorong orang tua untuk terampil asuh anak
Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kelompok Kerja Advokasi dan KIE Program KKBPK dalam mengembangkan strategi dan rencana advokasi KKBPK yang berdimensi lintas sektor untuk percepatan pencapaian program KKBPK.
Selanjutnya juga sebagai upaya meningkatkan keterampilan fasilitasi Kelompok Kerja Advokasi KKBPK yang berdimensi lintas sektor untuk percepatan pencapaian program KKBPK.
"Peserta acara ini terdiri dari berbagai latar belakang dengan jumlah 56 orang. Terdiri dari Para pimpinan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah, sejumlah Pimpinan Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan," kata Adhitya.
Dengan adanya Kelompok Kerja Advokasi yang anggotanya terdiri dari berbagai sektor dan profesi diharapkan dukungan dari berbagai elemen terkait pelaksanaan program KKBPK semakin maksimal.
Baca juga: BKKBN Kalteng canangkan sekolah siaga kependudukan
Baca juga: Dua sekolah di Kotim jadi Sekolah Siaga Kependudukan
Baca juga: Penyuluh diminta tingkatkan intervensi penanganan stunting
BKKBN Kalteng bentuk tim kerja advokasi program KKBPK
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berbicara dalam sosialisasi, pembinaan dan penguatan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja bagi tenaga lini lapangan eks-Karesidenan Kedu di Magelang . (ANTARA/Heru Suyitno)
