Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rinie meminta pemerintah kabupaten terbuka saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sehingga bisa diketahui penyebab besarnya defisit dan apa solusinya.
"Sejauh ini informasi yang disampaikan kepada kami baru secara lisan bahwa defisit diperkirakan sekitar 100 persen. Makanya dalam rapat besok kami ingin mendengar secara resmi dan rinci. Apa kondisinya memang seperti itu? Kami berharap eksekutif bisa transparan," kata Rinie usai memimpin rapat paripurna di Sampit, Senin.
Rinie mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh tentang kondisi keuangan tahun 2020 yang diperkirakan defisit sekitar 10 persen. Menurutnya, hal penting saat ini adalah pembahasan bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Politisi PDIP ini mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembahasan anggaran. Tim anggaran pemerintah kabupaten harus terbuka dan menyampaikan secara rinci dan apa adanya tentang kondisi keuangan daerah.
Informasinya, APBD 2020 akan tersedot cukup besar untuk membiayai pelunasan sejumlah kontrak multi years atau tahun jamak, membiayai pelaksanaan pemilu kepala daerah, pemilihan kepala desa serentak, meningkatnya iuran BPJS Kesehatan dan program lainnya.
Rinie yakin akan ada solusi asalkan eksekutif benar-benar terbuka. Pembahasan bersama oleh tim anggaran eksekutif dengan DPRD melalui Badan Anggaran, diyakini akan menghasilkan solusi terbaik.
Pemangkasan anggaran atau program akan menjadi opsi yang bisa ditempuh untuk mengurangi besarnya defisit. Untuk itulah perlu duduk bersama untuk melihat kembali mana program yang memang harus diprioritaskan dan mana program yang bisa ditunda atau dikurangi.
"Besok pembahasan defisit, ada pemaparan dari eksekutif. Keterbukaan yang kami mau. Saya yakin ada solusi. Kita perlu duduk bersama membahas solusi itu," kata Rinie.
Pembahasan rancangan APBD 2020 antara Komisi dengan mitra kerja akan dilaksanakan pada 19 dan 20 November. Pembahasan akan dilaksanakan secara maraton, diperkirakan hingga malam hari agar selesai tepat waktu.
"Jadwal pengesahan sudah disepakati pada 27 November 2019. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai rencana dan pengesahan dilaksanakan sesuai jadwal agar pembangunan tidak sampai terhambat," demikian Rinie.
