Pemkab Barsel siap cegah dan tanggulangi bencana

Buntok (ANTARA) - Kodim 1012 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah melaksanakan apel gelar pasukan dan materil siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor.

Apel gelar pasukan yang dipimpin Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri tersebut berlangsung di halaman Kodim 1012 Buntok, Jumat.

"Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan bersama dengan Kodim 1012 Buntok, serta instansi terkait lainnya menghadapi kerawanan bencana," katanya.

Menurutnya kegiatan itu merupakan salah satu langkah persiapan, karena biasanya banjir akan terjadi pada Desember. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan waspada dan meningkatkan koordinasi antara satu dan lainnya.

Dengan adanya gelar pasukan itu, lanjut dia, pihaknya bisa bersama-sama menanggulangi apabila terjadi bencana alam banjir, angin puting beliung, maupun tanah longsor di Barito Selatan.

"Semoga Barito Selatan tetap aman, damai dan bersama-sama kita bisa bertindak apabila terjadi bencana alam. Tak hanya kami pemda, namun juga didukung oleh masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini," tegas Eddy Raya Samsuri.

Sementara itu, Dandim 1012 Buntok Letkol Inf Tuwadi mengatakan, kegiatan apel gelar pasukan itu merupakan langkah antisipasi menanggulangi banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

"Langkah-langkah yang kami laksanakan tersebut, untuk mencegah seminimal mungkin jumlah korban, bahkan mencegah adanya korban apabila terjadi bencana alam," terangnya usai apel tersebut.

Menurut Tuwadi, langkah yang dilakukan itu, supaya pihaknya bisa lebih siap menghadapi bencana alam. Lebih bagus pihaknya dalam kondisi siap tetapi tidak terjadi, dari pada tidak siap tapi terjadi bencana.

Kodim 1012 Buntok bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Polres serta para pemangku kepentingan lainnya siap mengantisipasi maupun menanggulangi bencana di wilayah setempat.

Pada apel gelar pasukan tersebut, hadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) dan sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) setempat.