Pemkab Kotim diminta antisipasi dampak banjir

id Pemkab Kotim diminta antisipasi dampak banjir,DPRD Kotim,Nadie Enggon,Golkar,Banjir,Kotawaringin Timur,Kotim,Sampit

Pemkab Kotim diminta antisipasi dampak banjir

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur Nadie Enggon. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta mengantisipasi ancaman banjir seiring meningkatnya curah hujan agar dampak yang ditimbulkan tidak sampai terlalu parah.

"Mulai sekarang harus diantisipasi agar jika terjadi banjir tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang terlalu parah. Ini kondisi musiman, makanya antisipasi harus terus ditingkatkan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur Nadie Enggon di Sampit, Selasa.

Nadie mengatakan, sejumlah wilayah di Kotawaringin Timur merupakan langganan banjir setiap musim hujan seperti sekarang ini. Kawasan Utara atau daerah pemilihan 5 yang diwakilinya, meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai dan Tualan Hulu, juga tidak lepas dari ancaman banjir.

Seperti di Bukit Santuai, banjir beberapa waktu lalu tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga puskesmas. Dampaknya, aktivitas masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat terganggu.

Banjir bisa menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Masyarakat tidak bisa bekerja karena lahan pertanian terendam, anak-anak tidak bisa sekolah, serta fasilitas publik seperti pasar dan puskesmas juga ikut terendam.

Pemerintah kabupaten diminta memantau secara rutin kondisi permukaan sungai sehingga bisa mengetahui jika ada indikasi akan terjadi banjir. Selanjutnya indikasi banjir itu langsung diinformasikan kepada masyarakat sehingga semua menjadi tahu dan mengantisipasinya.

Baca juga: Dana desa untuk membantu murid perdesaan Kotim

Kewaspadaan tinggi dirasa sangat penting karena bencana banjir terjadi kapan saja. Jika masyarakat dan pemerintah tidak siap, banjir dikhawatirkan menimbulkan dampak yang parah, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku ujung tombak koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana diharapkan mengutamakan antisipasi dini bencana. Pemantauan di seluruh wilayah harus dilakukan rutin bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.

Jika terjadi banjir, langkah utama yang harus dilakukan adalah memastikan keselamatan masyarakat. Tim penanggulangan bencana harus selalu siap siaga mengevakuasi dan membantu korban bencana.

"Banjir merupakan fenomena tahunan, untuk itu sudah seharusnya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya harus semakin baik. Jangan sampai korban banjir terlantar. Korban jiwa juga harus dicegah," demikian Nadie.

Baca juga: Depo sampah diprotes warga jadi sorotan DPRD Kotim

Baca juga: Komisi I DPRD Kotim wacanakan pembentukan pansus lahan kuburan