Rapat bahas realokasi APBD melalui daring dianggap kurang optimal

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering menilai rapat pembahasan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan virus corona atau COVID-19, yang dilaksanakan melalui dalam jaringan (daring) atau video confrence kurang leluasa dan optimal.

Pembahasan secara terperinci dan komparasi terkait realokasi APBD tahun 2020 antara Tim Anggaran DPRD Kalteng dan Tim Pemerintah Provinsi menjadi kurang optimal karena tidak bertatap muka langsung, kata Freddy di Palangka Raya, Senin.

"Apalagi berkas draff realokasi dari jajaran Tim Gugus Tugas COVID-19 Kalteng terkait program pencegahan dan penanganan COVID-19 belum juga diberikan, sehingga pembahasan melalui daring itu menjadi kurang optimal," tambahnya.

Meski begitu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalteng itu meyakini pembahasan realokasi APBD tahun 2020 dapat selesai tepat waktu, bahkan kemungkinan lebih cepat. Sebab, seluruh komponen yang ada di DPRD Kalteng sudah berkomitmen siap bekerja keras dan 'ngebut' menyelesaikannya.

Freddy mengatakan mempercepat pembahasan realokasi APBD tahun 2020 tersebut tindaklanjut sekaligus menyesuaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan. Di mana dalam SKB tersebut sangat jelas menentukan batas waktu dan resiko yang akan dialami Kalteng jika tidak melaksanakannya.

Baca juga: Segera lelang paket proyek tak terkena penyesuaian anggaran COVID-19

""Intinya, kami akan menyelesaikan realokasi APBD tahun 2020 itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami di DPRD Kalteng sudah komitmen untuk itu," beber dia.

Mengenai adanya informasi bahwa akan disediakan Rp500 miliar untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, termasuk dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, dianggap wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V itu belum pasti dan masih bersifat relatif.

"Bisa saja anggaran yang disediakan kurang atau lebih dari Rp500 miliar. Kita lihat nantilah seperti apa nantinya hasil dari pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD Kalteng," demikian Freddy.

Baca juga: DPRD dorong pemprov jadikan pesisir Kalteng lokasi ternak itik

Baca juga: DPRD Kalteng berharap orang tua motivasi anak belajar di rumah