Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing mengaku, dari hasil data statistik yang didapat, ternyata partisipasi pendidikan di provinsi ini masih sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Partisipasi murni pendidikan di Kalteng hasil dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) masih perlu peningkatan karena fasilitas belajar mengajar di tingkat SMA sederajat belum sepenuhnya merata, kata Duwel usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
"Melihat kondisi tersebut, pembangunan sekolah baru, khususnya tingkat SMA menjadi tuntutan utama yang harus dipenuhi pemerintah. Hal itu sebagai upaya mendukung kelancaran program pendidikan wajib belajar 12 tahun," tambahnya.
Dikatakan, fasilitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di provinsi ini, tidak semuanya tersedia di hingga ke pelosok-pelosok. Alhasil, tidak sedikit lulusan-lulusan SMP yang harus keluar dari daerahnya untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan akibat hal tersebut tidak jarang membuat sebagian lulusan SMP enggan melanjutkan pendidikan.
"Kalaupun ada SMA dan SMK, biasanya satu sekolah itu banyak muridnya bahkan sulit untuk tertampung. Ini juga menjadi masalah yang menjadi perhatian," kata mantan Bupati Katingan dua periode itu.
Baca juga: Pemuka agama di pelosok Kalteng perlu mendapat perhatian pemerintah
Menurut Politikus PDIP itu, selama empat tahun terakhir sangat minim pembangunan sekolah baru untuk tingkat SMA dan SMK. Dan, jika pun ada pembangunan yang dilakukan selama pun ini hanya melalui dana pusat dalam hal ini Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dua SMK, yakni di Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan di Kalahien, Kabupaten Barito Selatan.
Dia mengatakan Selain memang kendala anggaran, yang dihadapi pemerintah saat ini juga terkait jumlah tenaga pendidik. Sebab, ketika pemerintah mampu membangun sebuah sekolah, maka masalah yang dihadapi selanjutnya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang ditempatkan di sekolah tersebut.
"Hampir semua kabupaten tiap tahun mengusulkan sekolah baru. Mereka bahkan sudah siapkan lahannya, namun karena anggaran tidak memadai maka tidak bisa terealisasi," kata Duwel.
Terkait kendala tersebut, Anggota DPRD Kalteng dua periode itu menyarankan, pemerintah kabupaten membangun sekolah swasta melalui kerja sama dengan pihak yayasan. Meski cara ini terbilang sulit dan rumit, namun jika pemerintah punya skema yang baik maka prosesnya bisa dilakukan.
"Kalau gedung mungkin bisa pinjam atau bagaimana baiknya. Jika sudah berjalan lama, maka bisa dikembangkan lagi," demikian Duwel.
Baca juga: DPRD Kalteng terus berkeliling pantau penyaluran bansos COVID-19
Baca juga: Proyek multiyears provinsi di Lamandau minta tetap dilanjutkan
Baca juga: Pansus DPRD temukan anak pejabat Pemprov Kalteng dapat BLT
