Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah mengingatkan pemerintah kabupaten benar-benar selektif dalam menempatkan pejabat di suatu jabatan karena akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
"Terganggunya pelayanan publik dan percepatan pembangunan dapat diakibatkan oleh penempatan orang-orang yang tidak tepat. Berkaitan dengan profesional pejabat ASN, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh profesionalitas orang-orang yang melaksanakannya," kata Riskon di Sampit, Selasa.
Pendapat ini merupakan hasil telaahan dan evaluasi Fraksi Golkar terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Kinerja masing-masing satuan organisasi perangkat daerah dapat menjadi gambaran kemampuan pejabat yang ditempatkan memimpin instansi tersebut.
Kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dipandang secara keseluruhan. Setiap SOPD mempunyai peran penting sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Fraksi Golkar meminta eksekutif dapat menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan prinsip "the right man on the right place" yaitu mendudukkan aparatur sipil negara atau ASN yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula.
Penilaian kemampuan setiap aparatur sipil negara harus dilakukan secara profesional. Mereka yang memang memiliki kemampuan mumpuni, sudah seharusnya diberi kesempatan menduduki jabatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten.
Penempatan pejabat tidak boleh didasarkan atas dasar suka atau tidak suka. Bupati diharapkan mengedepankan kemampuan dan profesionalitas seseorang untuk menempati jabatan yang dinilai sangat dikuasainya.
Baca juga: Putri Pariwisata Kotim raih cumlaude Akademi Militer
"Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya akan membuat mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ini merupakan bagian integral pemerintah daerah untuk mewujudkan "good government and clean government" di suatu pemerintahan yang bertumpu pada reformasi organisasi supaya sumber daya manusia dan manajemen organisasi lebih baik lagi," demikian Riskon.
Saat ini sejumlah jabatan pimpinan SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum diisi pejabat definitif. Jabatan yang masih diisi seorang Pelaksana Tugas Kepala Dinas diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Supian Hadi tidak menampik rencana pelantikan pejabat. Saat ini pihaknya masih menggodok pejabat-pejabat yang akan dilantik, dengan memperhatikan hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Kemungkinan pelantikan Juli ini. Ini masih dibahas. Nanti tunggu kalau sudah pasti waktunya," demikian Supian Hadi.
Baca juga: Ini penyebab tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran Kotim
Baca juga: Dinas Pertanian Kotim sosialisasikan petunjuk pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19
Kinerja kurang maksimal akibat penempatan pejabat tidak tepat
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah. ANTARA/Norjani
