Kalteng belum sepenuhnya 'merdeka' sinyal komunikasi

id Kalteng belum merdeka sinyal komunikasi, bts, Base Transceiver Station', daerah tertinggal, kalimantan tengah, bakti, kominfo, telekomunikasi

Kalteng belum sepenuhnya 'merdeka' sinyal komunikasi

Ilustrasi - Teknisi memperbaiki perangkat di base transceiver station (BTS) salah satu provider seluler, untuk sinyal yang lebih baik di Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.

Palangka Raya (ANTARA) - Hingga 2020 saat usia kemerdekaan Republik Indonesia mencapai 75 tahun, sayangnya Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya 'merdeka' terhadap kebutuhan sinyal komunikasi.

"Sebagian wilayah Kalteng khususnya perdesaan masih cukup banyak 'blank spot' atau daerah yang tidak tersentuh sinyal komunikasi," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah, Agus Siswadi di Palangka Raya, Selasa.

Agus menjelaskan dari seluruh desa yang ada di Kalimantan Tengah, sekitar 27 persen diantaranya masih masuk dalam kategori blank spot. Terkait kondisi tersebut, pihaknya terus berupaya segera mengentaskannya dengan melakukan koordinasi secara intens kepada pemerintah pusat.

Pihaknya berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) bisa lebih banyak mengalokasikan pembangunan 'Base Transceiver Station' (BTS) di Kalimantan Tengah.

BTS berfungsi sebagai pemancar layanan telekomunikasi, atau dikenal sebagai infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.

"Kami sudah bersurat kepada Kominfo agar memperbanyak pembangunan BTS di Kalimantan Tengah," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Pihaknya mengusulkan dilakukannya pembangunan sekitar 80 BTS dan sedikitnya Kominfo menjanjikan akan membangun sekitar 40 BTS. Hanya saja tampaknya rencana tersebut batal dilakukan, diakibatkan pandemi COVID-19 melanda.

Hingga pada akhirnya pada 2020 ini Kalimantan Tengah hanya mendapat alokasi sekitar delapan BTS di wilayah Seruyan yang dianggap memenuhi kriteria 3T, yakni terdepan, terluar dan tertinggal.

Agus memaparkan, dalam pembangunan BTS biasanya bakti memprioritas daerah kategori tertinggal atau yang masuk dalam kategori 3T tersebut, barulah setelah itu daerah lainnya yang menjadi sasaran selanjutnya.

"Kami telah menyampaikan agar Bakti tidak hanya memprioritaskan daerah kategori 3T saja, namun juga daerah lain seperti di Kalteng yang juga terdapat banyak blank spot meski bukan termasuk kategori 3T," terangnya.