Pelabuhan Bahaur perlu segera dibenahi, kata Ketua DPRD Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menilai keberadaan Pelabuhan Bahaur yang berada di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang PIsau memerlukan pembenahan karena keberadaannya sangat penting dalam mendukung program 'food estate' atau ketahanan pangan pemerintah pusat di provinsi ini.

"Pembenahan yang perlu dilakukan di Pelabuhan Bahaur yakni, peningkatan fasilitas parkir dan pergudangan serta ruang tunggu penumpang serta fasilitas lainnya," kata Wiyatno saat dihubungi sejumlah wartawan di Palangka Raya, Selasa.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu, pembenahan Pelabuhan Bahaur perlu dilakukan karena nantinya dapat dipergunakan sebagai tempat bongkar muat barang dari provinsi lain.

Dia mengatakan Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau merupakan lokasi program 'food estate', sehingga pelabuhan tersebut merupakan yang paling dekat. Hal itu tentunya menjadi potensi sebagai wadah bongkar muat alat-alat pertanian (alsintan), pupuk, obat-obatan pertanian serta lainnya.

"Itulah yang mendasari kami meminta pelabuhan itu harus dibenahi dan benar-benar siap saat aktivitas pelabuhan itu meningkat seiring kegiatan food estate," kata Wiyatno. 

Baca juga: Perjelas posisi PT NAP, DPRD Kalteng jadwalkan RDP dengan Dishut

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan program 'food estate' merupakan kegiatan lintas sektor. Untuk itu, Pelindo, Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan dapat melakukan upaya strategis dalam pembenahan pelabuhan itu guna peningkatan kapasitas penumpang dan angkutan.

Dia juga mengharapkan Bupati Pulang Pisau lebih aktif melakukan upaya pendekatan dengan Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan hal itu.
 Sebab, Pulang Pisau layak menjadi kabupaten niaga sejak dijadikan sebagai salah satu lokasi program "food estate".

"Saya juga memang sudah sejak lama melihat potensi Kabupaten Pulang Pisau untuk dijadikan kabupaten niaga. Jadi, dengan adanya program 'food estate' ini, harapannya itu bisa terwujud," kata Wiyatno.

Baca juga: Tak penuhi syarat, Kalteng tak dapat bantuan dari KLHK

Baca juga: Legislator Kalteng minta pemprov bantu UMKM hadapi kesulitan saat COVID-19