Lampung Timur (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur menyampaikan ketentuan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah mulai Jumat sampai dengan Minggu (6/9), di antaranya dilarang membawa arak-arakan massa mengingat masih masa pandemi COVID-19.
"Ketentuan lainnya, massa pendukung yang boleh dibawa bakal pasangan calon maksimal 30 orang," ujar Ketua KPU Lampung Timur Wasiyat Jarwo Asmoro di Lampung Timur, Rabu.
Ketentuan protokol kesehatan lainnya yang mesti dipatuhi bakal pasangan calon dan pendukungnya yaitu memakai masker dan sarung tangan.
Adapun ketentuan protokol kesehatan di dalam ruangan pendaftaran yakni yang diperbolehkan masuk ruangan hanya bakal pasangan calon kepala daerah, dua orang pimpinan dari masing-masing partai politik pengusung, serta tim penghubung.
"Dan masing-masing pasangan bakal calon kepala daerah wajib menyerahkan surat hasil swab yang hasilnya negatif COVID-19, berkas dokumen yang diserahkan juga wajib dibungkus plastik kedap cairan," katanya lagi.
Sesuai PKPU No, 5 Tahun 2020, KPU Lampung Timur akan mulai melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada Lampung Timur 2020.
Tahapannya, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dimulai 4-6 September.
Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan berkas, pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan lain sebagainya.
Tanggal 23 September penetapan pasangan calon kepala daerah.
Tanggal 24 September, pengambilan nomor urut pasangan calon kepala daerah.
Tanggal 26 September-5 Desember, masa kampanye.
Berita Terkait
Israel larang warga sipil masuki desa-desa Lebanon selatan
Jumat, 29 November 2024 6:47 Wib
SMPN 1 Sampit tegas larang peserta didik bawa motor ke sekolah
Rabu, 23 Oktober 2024 19:20 Wib
Dewan Pers larang PWI gunakan kantor sampai gelar UKW
Rabu, 2 Oktober 2024 7:21 Wib
Dishub Kotim larang kendaraan berat melintasi jalan dalam kota
Kamis, 15 Agustus 2024 20:37 Wib
Disdik Kotim imbau orang tua larang anak ke sekolah mengendarai sepeda listrik
Selasa, 6 Agustus 2024 21:17 Wib
PBNU larang kutip iuran warga untuk kegiatan organisasi
Minggu, 28 Juli 2024 15:56 Wib
Presiden Jokowi larang berjudi karena mempertaruhkan uang dan masa depan
Kamis, 13 Juni 2024 19:59 Wib
Korut larang warganya beri nama anak mereka dengan arti "unifikasi"
Jumat, 31 Mei 2024 9:00 Wib