Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan realisasi lahan untuk perhutanan sosial telah mencapai 4,2 juta hektare hingga akhir September 2020, namun masih ada sekitar 8,5 juta hektare yang masih harus segera diselesaikan.
Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengingatkan target lahan perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektare hingga 2024.
“Memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin tetapi masih ada sisa juga yang delapan juta hektar lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.
Presiden juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak hanya memberikan izin untuk lahan perhutanan sosial, namun juga memberikan pendampingan ke masyarakat untuk pemberdayaan dalam menciptakan program-program lanjutan.
Dengan begitu, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola lahan perhutanan sosial, sehingga dapat memberikan nilai tambah, termasuk untuk manfaat ekonomi.
“Sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan me-manage, memanajemeni, yang sudah diberikan yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya argo forestry tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, agro-silvo-pastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, bisnis kayu rakyat. Semua sebetulnya bisa mensejahterakan tapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi: Selesaikan sisa 8 juta hektare perhutanan sosial
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (2/11/2020). Pada sambutan pengantar, Presiden Jokowi menyampaikan kepada jajarannya untuk mempercepat belanja kuartal empat 2020 dan bersiap untuk kuartal pertama 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri. (ANTARA/BPMI Setpres/Kris)
