Palangka Raya (ANTARA) - Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Kalimantan Tengah, diminta menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, guna mendukung pelaksanaan pembangunan.
"Kami harapkan forum ini dapat menginventarisasi permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis.
Setelah inventarisasi dilakukan, maka diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pemerintah daerah.
Berbagai isu strategis yang bisa dibahas, seperti penyederhanaan birokrasi dalam rangka pelayanan publik, evaluasi kelembagaan, serta peran daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada saat pandemi, proses penganggaran dan seputaran tata batas.
Kemudian ia mengingatkan, agar Komwil Forsesdasi Kalteng jangan sampai menjadi organisasi yang berpolitik ataupun menjadi organisasi yang membebani pemerintah daerah.
"Jadilah organisasi yang memberikan manfaat untuk kepentingan daerah, maupun kepentingan bangsa dan negara," jelasnya yang juga menjabat sebagai Pengawas Komwil Forsesdasi Kalteng tersebut.
Lebih lanjut Fahrizal menjabarkan, seorang sekretaris daerah memiliki peran strategis dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tufoksinya yakni membantu kepala daerah merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi.
"Maka profesionalisme dan integritas menjadi persyaratan mutlak," tegasnya dalam rapat kerja Komwil Forsesdasi Kalteng.
Untuk itu ia mengajak seluruh sekda sebagai motor penggerak aparatur sipil negara di daerahnya masing-masing, guna membina kebersamaan maupun menjaga ketertiban masyarakat, agar senantiasa kondusif serta harmonis.
Ketua Komwil Forsesdasi Kalteng Yansiterson mengingatkan, keberadaan forum tersebut untuk menjadi wadah partisipasi aktif mendukung pemerintah, serta penyelenggaraan otonomi daerah.
"Raker ini menjadi sarana partisipasi guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait pemerintah daerah," terangnya.
Berita Terkait
PKB Kapuas sudah terima tiga pendaftar bacalon pilkada
Selasa, 7 Mei 2024 7:26 Wib
Sudah lima politisi mendaftar bakal calon Pilkada Mura melalui PDIP
Selasa, 7 Mei 2024 6:37 Wib
Imigrasi Palangka Raya laksanakan operasi Jagratara tingkatkan kepatuhan orang asing
Selasa, 7 Mei 2024 6:21 Wib
DPMD Kapuas dorong peningkatan posyandu dan guru PAUD Pulau Mambulau
Selasa, 7 Mei 2024 6:10 Wib
Fakultas Bisnis Informatika UMPR umumkan kelulusan pendaftaran mahasiswa
Selasa, 7 Mei 2024 5:49 Wib
Syahrul Yasin Limpo beli lukisan Rp200 juta dari kas pegawai Kementan
Senin, 6 Mei 2024 22:03 Wib
Empat anggota Polri diberhentikan
Senin, 6 Mei 2024 22:02 Wib
Eko Patrio pantas jadi menteri dari PAN
Senin, 6 Mei 2024 21:59 Wib