DPRD Kalteng minta sarana pengawasan laut di Seruyan ditingkat

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Lohing Simon meminta pemerintah provinsi, terkhusus Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, agar meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan laut yang ada di Kabupaten Seruyan.

Permintaan itu menindaklanjuti usulan dari Pemkab Seruyan yang sekarang ini semakin khawatir dan kewalahan dalam melakukan pengawasan laut dari para nelayan provinsi lain, kata Lohing di Palangka Raya, Senin.

"Pada musim tertentu, di laut wilayah Seruyan itu cumi-cuminya cukup banyak. Inilah yang kadang marak marak penangkapan cumi-cumi ilegal oleh nelayan dari pulau Jawa," beber dia.

Selain meningkatan sarana dan prasarana, Pemerintah Provinsi Kalteng pun disarankan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Perikanan. Unit tersebut nantinya bertugas untuk mencegah sekaligus mengawasi terjadinya pencurian hasil laut di wilayah Seruyan. 

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengatakan adanya UPTD itu juga tentunya dapat membuat hasil laut di Kabupaten ini bisa dikelola secara maksimal oleh nelayan setempat.

Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi KPK beri masukan terkait pencegahan korupsi

"Jadi, kami dari Komisi II DPRD Kalteng mengharapkan hal itu menjadi harapan perhatian dan tindak lanjut pemerintah melalui instansi terkaitnya. Terlebih saat ini kewenangan pengamanan potensi wilayah laut berada di pemerintah pusat dan provinsi," kata Lohing

Diharapkan dengan hal tersebut, para nelayan setempat dapat memaksimalkan hasil laut yang ada. Dengan begitu kesejahteraan dan perekonomian nelayan juga akan semakin meningkat seiring dengan adanya penambahan sarana dan prasarana pengawasan laut.

"Jadi usulan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya bicara mengenai pengawasannya. Tapi dengan dukungan yang memadai, kita harapkan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kita di Kalteng juga meningkat," demikian Lohing.

Baca juga: RUU Larangan Minuman beralkohol bisa mematikan kearifan Suku Dayak

Baca juga: Komisi III DPRD Kalteng kunker ke Barito Utara

Baca juga: DPRD Kalteng pantau kesiapan PPK laksanakan Pilkada 9 Desember