Palangka Raya (ANTARA) - Seluruh fraksi pendukung DPRD Kalimantan Tengah sepakat dan menerima, rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2021.
Diterimanya raperda R-APBD tahun 2020 tersebut setelah perwakilan-perwakilan fraksi menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan turut didampingi para wakil ketua dan dihadiri Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya di Palangka Raya, Selasa.
"Sekalipun sepakat dan menerima Raperda R-APBD tahun 2021, tapi masing-masing fraksi ada menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan. Kami berharap Pemprov Kalteng memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu," kata Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.
Adapun beberapa catatan yang disampaikan yakni, keseriusan dalam melaksanakan program prioritas, pencegahan penyalahgunaan atau bocornya APBD, langkah nyata dan inovatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta lainnya.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kalteng Yulilis mengatakan, pemprov sebagai pelaksana program harus benar-benar mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam pembahasan R-APBP 2021.
"Yang pasti kami mengharapkan target yang ditetapkan itu tercapai, sehingga dampak positifnya dapat kita rasakan, baik daerah dan masyarakat," kata Yulilis.
Dia mengatakan fraksi PDIP juga menuntut pemerintah untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemprov Kalteng juga diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, namun sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi.
Baca juga: DPRD Kalteng minta sarana pengawasan laut di Seruyan ditingkat
Selain itu salah satu upaya yang patut diperhatikan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) yang lebih terintegrasi.
"Tidak kalah penting, yakni pengendalian atas kebocoran pendapatan, upaya ini perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sebatas rutinitas dan seremonial," kata Yulilis.
Pemprov Kalteng juga diingatkan untuk memerhatikan upaya peningkatan efisiensi administrasi pajak terkait peningkatan pendapatan daerah. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan, yakni upaya kampanye penyadaran masyarakat membayar pajak.
"Kami mengharapkan agar dapat memaksimalkan sejumlah program-program prioritas yang telah dianggarkan pada R-APBD Tahun Anggaran 2021, dengan harapan dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," demikian Yulilis.
Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi KPK beri masukan terkait pencegahan korupsi
Baca juga: RUU Larangan Minuman beralkohol bisa mematikan kearifan Suku Dayak
Baca juga: Komisi III DPRD Kalteng kunker ke Barito Utara
Seluruh Fraksi DPRD Kalteng terima raperda R-APDB 2021
Pimpinan dan Anggota Fraksi Pendukung DPRD Kalimantan Tengah saat mengikuti rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap Raperda R-APBD tahun 2021 di Palangka Raya, Selasa (24/11/2020). ANTARA/Jaya W Manurung
