Pemerintah desa di Pulang Pisau diingatkan wajib alokasikan jejaring pengaman sosial

Pulang Pisau (ANTARA) - Camat Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Sugondo mengingatkan pemerintah desa di kecamatan setempat untuk mengalokasikan jaringan pengaman sosial sebagai bagian dari rencana program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di desa di masa pandemi COVID-19. 

“Berbeda dengan tahun sebelumnya, ada poin dalam aturan baru tahun ini di mana dalam Dana Desa (DD) pemerintah desa wajib mengalokasikan jejaring sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang pada bulan Januari ini mulai disalurkan” kata Sugondo di Pulang Pisau, Selasa. 

Dikatakan Sugondo saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Anjir Pulang Pisau, besaran BLT-DD yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) besarnya Rp300 ribu yang dialokasikan bulan Januari-Desember Tahun 2021. 

Ia mengungkapkan selaku camat tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencairan BLT-DD selanjutnya, apabila rincian dan laporan tahap belum dilaporkan. 

Terkait dengan Musrenbangdes yang mulai dilaksanakan desa di kecamatan setempat untuk perencanaan pembangunan Tahun 2022 mendatang, Sugondo berharap desa bisa menciptakan program untuk pembangunan yang menjadi prioritas. .

Musrenbangdes, terang Sugondo, adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan yang ada di tingkat desa. Hasilnya, diharapkan bisa mengakomodir semua harapan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan melihat kondisi di lapangan. 

Sugondo yang membuka Musrenbangdes mengungkapkan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan serta menyepakati rencana kegiatan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD dan APBN sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. 

Kepala Desa Anjir Pulang Pisau Budung mengakui dari anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar 60 persen tersedot untuk alokasi jejaring pengaman sosial melalui BLT-DD. 

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di wilayahnya, jumlah KPM juga cukup tinggi dengan BLT-DD yang dialokasikan mencapai Rp1.008.000.000 hanya sekitar sisa Rp600 Juta yang bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di desa setempat. 

“Kami atas nama pemerintah desa mohon maaf apabila program yang sebelumnya sudah tersusun dalam rencana pembangunan Tahun 2021 ini ada yang ditunda pelaksanaannya karena memang anggaran yang ada dialihkan untuk pemenuhan BLT-DD sebagai bagian program pemulihan ekonomi nasional,” kata Budung. 

Terkait dengan BLT UMKM dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh pihak perbankan sebelumnya, Budung mengungkapkan masih banyak warganya yang tidak mengetahui. Salah satunya tidak ada pemberitahuan dari pihak bank karena pengecekan dilakukan secara online, sedangkan banyak penerima yang tidak memahami teknologi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengambil walaupun masyarakat itu sebenarnya terdaftar sebagai penerima BLT UMKM. 

“Kita berharap kedepan selain secara online, pemberitahuan secara manual tetap dilakukan untuk memudahkan masyarakat penerima,” ucap Budung.

Budung berharap meski di tengah pandemi COVID-19, masyarakat di desanya tetap semangat melaksanakan kegiatan ekonomi namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga: Tinjau kawasan food estate, Mentan tekankan pentingnya industri pengolahan