Jakarta (ANTARA) - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa satu saksi, yakni S selaku Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang tengah disidik Kejaksaan Agung, Kamis (21/1).
"Untuk kasus BPJS Ketenagakerjaan, jaksa penyidik memeriksa satu saksi, yakni S yang menjabat Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Kamis (21/1).
Leonard mengatakan S dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
"Hingga saat ini, tim jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi," katanya.
Penanganan kasus ini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.
Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin (18/1) dan menyita sejumlah data dan dokumen. Sementara pemeriksaan saksi-saksi dimulai sejak Selasa (19/1).
Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Berita Terkait
BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya turut salurkan bantuan ke korban banjir
Jumat, 22 Maret 2024 15:18 Wib
BPJS Ketenagakerjaan apresiasi Pemkab Kapuas lindungi pekerja rentan dengan Jamsostek
Rabu, 20 Maret 2024 22:51 Wib
Pemkab Kapuas komit dukung jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
Selasa, 19 Maret 2024 19:49 Wib
Menaker keluarkan surat edaran terkait pemberian THR 2024
Selasa, 19 Maret 2024 12:57 Wib
BPJS Ketenagakerjaan salurkan santuan JKM kepada ahli waris pekerja rentan
Kamis, 7 Maret 2024 6:58 Wib
BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan untuk ahli waris pekerja meninggal dunia
Selasa, 27 Februari 2024 14:16 Wib
Disnakertranskop UKM Barito Utara sosialisasi ketenagakerjaan
Senin, 5 Februari 2024 17:05 Wib
Barut alokasikan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumat, 19 Januari 2024 20:08 Wib