Jakarta (ANTARA) - Organisasi pembela hak konsumen Uni Eropa, BEUC, memprotes sejumlah kebijakan aplikasi TikTok yang dinilai tidak melindungi anak-anak.
"Kebijakan itu tidak jelas, ambigu dan mendukung TikTok sehingga merugikan penggunanya. Ketentuan hak cipta mereka sama tidak adilnya, mereka memberi hak yang tidak bisa dibatalkan kepada TikTok untuk menggunakan, mendistribusikan dan membuat ulang video yang diunggah pengguna, tanpa remunerasi," kata BEUC dikutip dari Reuters, Selasa.
BEUC juga memprotes kebijakan TikTok untuk barang-barang virtual, pengguna bisa membeli koin untuk membeli hadiah virtual kepada akun selebriti yang disukai.
Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak adil dan praktiknya menyesatkan.
Baca juga: ByteDance ingin menjual aset TikTok
"TikTok gagal melindungi anak-anak dan remaja dari iklan tersembunyi dan potensi konten berbahaya di platform tersebut," kata BEUC.
BEUC menuduh platform milik ByteDance ini juga keliru dalam memproses data pengguna.
Aplikasi video singkat TikTok juga populer di kalangan anak-anak dan remaja Eropa. Beberapa organisasi mengkritik kebijakan keamanan dan privasi platform ini setelah beberapa insiden di kawasan tersebut.
Setidaknya ada 15 organisasi konsumen di Eropa yang mengadukan TikTok ke otoritas negara mereka dan meminta untuk segera mengambil tindakan.
Juru bicara TikTok menyatakan sudah berkomunikasi dengan BEUC dan bersedia bertemu untuk membicarakan protes tersebut.
TikTok menyatakan sedang membuat ringkasan kebijakan privasi di dalam aplikasi tersebut aga remaja memahami aturan yang diterapkan di platform tersebut.
Baca juga: TikTok setuju untuk blokir pengguna anak-anak
Baca juga: Tindakan tegas Instagram, Twitter dan TikTok untuk lawan peretasan
Baca juga: Instagram kembangkan fitur 'feed' Stories mirip TikTok
Berita Terkait
Shopee beri kebijakan pengembalian barang yang lebih efisien
Kamis, 4 April 2024 16:54 Wib
PSSI : Kebijakan jeda kompetisi demi jaga timnas dan klub
Minggu, 31 Maret 2024 11:03 Wib
Pemprov Kalteng jadikan aspirasi masyarakat referensi utama tentukan kebijakan
Selasa, 27 Februari 2024 14:32 Wib
RKP 2025 jembatan untuk akomodasi program presiden selanjutnya, kata Jokowi
Senin, 26 Februari 2024 14:47 Wib
Media turut membantu terbentuknya kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat
Kamis, 8 Februari 2024 14:48 Wib
Tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden
Kamis, 1 Februari 2024 6:57 Wib
Arab Saudi menilai Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Senin, 29 Januari 2024 11:47 Wib
Tanaman kratom butuh perumusan kebijakan dan tata niaga
Senin, 22 Januari 2024 23:06 Wib