DPRD Kalteng: Banyak masyarakat Suku Dayak di pedalaman tak sekolah

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III bidangi pendidikan dan pariwisata DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing mengaku, ada menemukan banyak masyarakat Suku Dayak yang tinggal di pedalaman, terpaksa tak sekolah karena lokasi sekolah sangat jauh dari tempat tinggal dan harus melewati sungai.

Desa-desa di provinsi ini masih banyak yang bisa ditempuh dengan transportasi air yang berdampak pada sulitnya anak-anak suku Dayak kesulitan menempuh pendidikan formal atau sekolah, kata Duwel Rawing di Palangka Raya, kemarin.

"Kami mengetahui ada banyak anak tidak sekolah itu pada saat melaksanakan reses ke sejumlah desa yang ada di provinsi ini," beber dia.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya itu pun meminta pemerintah bersama dunia usaha yang berinvestasi di daerah daerah ini, memperhatikan betul kondisi dan fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman.

Duwel mengatakan masyarakat suku Dayak yang menjadi penduduk lokal di provinsi ini, berhak mendapatkan pendidikan layak dari pemerintah. Dengan begitu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mendata sekaligus mempersiapkan sarana pendidikan.

"Jangan sampai ada anak-anak masyarakat asli suku Dayak yang terpaksa putus sekolah hanya karena faktor biaya dan ketiadaan sarana pendidikan," ucapnya.

Baca juga: Legislator Kalteng ingatkan kaum milenial harus selalu siap bersaing

Menurut mantan Bupati Katingan dua periode itu, pendidikan formal merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini. Untuk itu, pendidikan bagi masyarakat asli suku Dayak juga sangatlah penting untuk mengembangkan potensi SDM tanpa meninggalkan adat istiadat serta kearifan lokal, yang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya.

Dia mengatakan sektor pendidikan juga sangat diperlukan bagi masyarakat adat suku Dayak, agar kedepannya mampu bersaing dengan SDM yang unggul, berkualitas serta mampu mengikuti arus modernisasi tanpa harus meninggalkan budaya, adat istiadat serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang.

"Kami dari Komisi II yang salah satu tugas dan bidangnya terkait pendidikan, akan terus berupaya keras mengawal tersedianya fasilitas pendidikan di daerah pedalaman," demikian Duwel.

Baca juga: DPRD Kalteng usul pemberian izin tambang rakyat dikembalikan ke daerah

Baca juga: Pemprov diminta tingkatkan jalan Simpang Penova-Tapin Bini