Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Halikinnor mengatakan, ada sekitar Rp5 miliar anggaran yang bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.
"Total sekitar Rp5 miliar. Biaya tidak terduga kita ada Rp1 miliar bisa untuk penanganan karhutla, nanti di APBD Perubahan juga ditambah, serta DBH-DR (dana bagi hasil - dana reboisasi) yang bisa digunakan ada Rp4 miliar. Insya Allah anggaran kita akan cukup," kata Halikinnor di Sampit, Minggu.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah, selain penanganan pandemi COVID-19 yang juga masih menjadi prioritas. Antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan harus selalu dilakukan karena bencana ini rawan terjadi setiap musim kemarau.
Kotawaringin Timur termasuk salah satu daerah paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Luasnya sebaran tanah gambut di daerah ini membuat potensi kebakaran lahan sangat tinggi.
Saat kemarau, tanah gambut sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api terus membakar ke dalam tanah meski di permukaan tanah sudah padam. Apalagi jika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau maka rawan akan meluas.
Untuk itulah, pencegahan dini akan dioptimalkan. Sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan akan ditingkatkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak kebakaran lahan dan kabut asap yang akan merugikan semua pihak.
Baca juga: PKB Kalteng targetkan raih kursi DPR RI
Halikinnor kembali mengungkapkan rencana pengadaan alat berat di setiap kecamatan. Tujuannya untuk membantu masyarakat, khususnya petani untuk mengolah lahan pertanian sehingga tidak ada lagi yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Menurut Halikinnor, ini solusi yang diberikan pemerintahannya untuk membantu petani, sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Selain agar tidak ada lagi petani yang membakar lahan, langkah ini juga agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dimanfaatkan. Petani diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena konsekuensinya berhadapan dengan aparat penegak hukum karena melanggar undang-undang.
"Mudah-mudahan bisa dimulai di APBD Perubahan 2021 dan dilanjutkan pada 2022. Tahun ini kita upayakan lima unit dulu. Untuk kecamatannya belum kita tentukan karena melihat di mana yang lebih mendesak. Saya merencanakan itu nanti dikelola oleh Balai Penyuluh Pertanian," harap Halikinnor.
Selain untuk membantu bidang pertanian, alat berat yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan itu nantinya juga bermanfaat untuk merawat jalan, khususnya di pelosok sehingga tetap fungsional meski belum diaspal.
Baca juga: PT MAS gelar 'Stakeholder Consultation' dan sosialisasi pencegahan karhutla
