Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengharapkan adanya regulasi khusus yang mengatur terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
"Mohon menjadi pertimbangan kesimpulan RDP. Regulasi khusus terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024," kata Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Jakarta, Senin.
Ilham menjelaskan tantangan terkait logistik pemilu jika digelar serentak pada 2024. Keserentakan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama berisiko pada bahan baku surat suara, kotak suara dan perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS) serta dukungan DPR dan Pemerintah perihal perlengkapan pemilu.
"Karena proses produksi yang relatif berdekatan dengan jumlah yang besar, kapasitas produksi serta kondisi mesin cetakan terbatas," kata dia lagi.
Baca juga: Pemilu pada April 2024 tak bisa ditunda dan harus dilaksanakan
Tantangan lainnya soal logistik, yakni mengenai ketersediaan anggaran sesuai dengan jadwal tahapan pengadaan dan distribusi logistik.
Soal logistik alat pelindung diri protokol kesehatan juga menjadi tantangan karena keserentakan pemilu, hal itu terjadi apabila pada saat itu bencana non-alam pandemi COVID-19 belum berakhir.
Kemudian, juga mengenai alokasi waktu pengadaan logistik terbatas pendek, khususnya untuk jenis logistik yang terkait dengan penetapan pasangan calon.
"Terkait pengadaan dan distribusi logistik, membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah di luar regulasi yang telah ada terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, mohon dukungan DPR dan Pemerintah," ujarnya pula.
Soal anggaran, menurut Ilham, perlu penerapan kontrak tahun jamak, dikarenakan pekerjaan yang besar, sementara kemampuan atau kapasitas mesin terbatas sehingga membutuhkan waktu pekerjaan yang melebihi tahun anggaran.
Berita Terkait
Anggota DPR RI: Pemerataan pendidikan di Kalteng harus terus ditingkatkan
Kamis, 2 Mei 2024 17:38 Wib
Menpora RI dan Al-Nassr bahas Kerja sama olahraga
Kamis, 2 Mei 2024 16:01 Wib
Ombudsman RI sarankan seleksi CASN tahun 2024 ditunda karena ini
Kamis, 2 Mei 2024 15:39 Wib
Dubes Indonesia kunjungi WNI yang ditahan di penjara Brunei
Kamis, 2 Mei 2024 9:37 Wib
Pemutihan kebun sawit ilegal di Kalteng harus memperhatikan hak masyarakat
Rabu, 1 Mei 2024 15:17 Wib
Teras Narang: Kehadiran saat pendaftaran Nadalsyah ke PDIP tak terkait dukungan
Senin, 29 April 2024 20:23 Wib
Miliki kinerja baik, BKPM RI tingkatkan target investasi Kalteng
Senin, 29 April 2024 10:16 Wib
Bertemu masyarakat, Teras Narang ajak pilih pemimpin berkualitas di Pilkada 2024
Sabtu, 27 April 2024 20:12 Wib