Legislator Kotim minta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkatkan

Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Parningotan Lumban Gaol meminta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkatkan agar benar-benar sampai kepada petani yang memang sangat membutuhkan.

"Pemerintah harus mengawasi penyalurannya agar tidak ada penyimpangan. Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit jangan coba-coba menggunakan pupuk bersubsidi karena itu hak petani, bukan perusahaan," kata Lumban Gaol di Sampit, Kamis.

Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, masih banyak dikeluhkan petani kepada legislator, khususnya saat mereka melaksanakan reses. Ada pula petani yang keberatan karena ada mewajibkan mereka juga membeli pupuk nonsubsidi setiap membeli pupuk bersubsidi.

Banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini harus menjadi perhatian bersama. Sejatinya program pupuk bersubsidi bertujuan untuk membantu petani dengan menyiapkan pupuk dengan harga lebih murah.

Jika fakta di lapangan menunjukkan banyak petani yang mengeluhkan pupuk bersubsidi maka itu menunjukkan bahwa program tersebut tidak berjalan dengan baik dan perlu dievaluasi. Keluhan petani menggambarkan program pupuk bersubsidi belum berjalan sesuai harapan.

Lumban Gaol yakin seharusnya tidak sampai terjadi kelangkaan jika pupuk bersubsidi tersebut disalurkan dengan benar dan sampai kepada petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok yang sudah dialokasikan sehingga seharusnya mencukupi.

Menurutnya, Dinas Pertanian perlu mendata keluhan dan kebutuhan pupuk bersubsidi di semua kecamatan. Data itu akan menjadi dasar dalam pengusulan alokasi pupuk bersubsidi.

Baca juga: Bulog Sampit pastikan stok beras aman hingga usai lebaran

Jika ternyata tidak semua usulan dikabulkan, setidaknya akan terlihat berapa besar kekurangannya sehingga bisa dicarikan solusinya. Jangan dibiarkan petani berjuang sendiri di tengah keterbatasan yang dihadapi selama ini.

Koordinasi juga harus dilakukan dengan distributor penyalur pupuk bersubsidi hingga toko-toko penjualan pupuk. Ini merupakan upaya menelusuri agar diketahui di mana ternyata pemicu permasalahan selama ini.

Jangan sampai masalah ini terjadi akibat ada pihak yang berbuat curang dengan menyelewengkan jatah pupuk bersubsidi. Tindakan seperti harus dicegah dan diberantas karena merugikan petani.

"Kami berharap ini menjadi perhatian serius dan segera dicarikan solusinya. Kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan kita," demikian Parningotan Lumban Gaol.

Baca juga: Perusahaan sawit di Kotim diimbau tidak izinkan pekerja mudik lebaran