Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan permasalahan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) kepada Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Senin.
Mensos mengatakan permasalahan tersebut berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.
"Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan ini agar 'clear'," kata Risma.
Baca juga: Mensos Risma siap jelaskan 21 juta data ganda bansos di DPR
Berdasarkan temuan BPKP diketahui bahwa terdapat 3.877.965 data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos yang tidak valid.
Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama. Terdapat penerima manfaat bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek, serta terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris/tidak dikenal/tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM.
Sementara berdasarkan temuan BPK terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 ART. Nama kosong sebanyak 5.702 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.
Temuan BPK lainnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp500 ribu untuk KPM Sembako Non Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid.
Sedangkan berdasarkan temuan KPK, didapati 16.796.924 data tidak padan Dukcapil serta pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.
Baca juga: Pernyataan korupsi bansos Rp100 T spekulatif dan kontroversial
Sebelumnya Mensos Risma telah "menidurkan" 21 juta data di DTKS yang merupakan data ganda dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena permasalahan tersebut, Risma beberapa kali berkonsultasi dengan BPK.
"Saya tidak ada niatan apapun, karena saya harus konsultasi teknis supaya langkah saya benar, yang saya lakukan untuk pencegahan," ujar Risma di depan Komisi VIII DPR RI.
Baca juga: Ada kemahalan bayar Rp74 miliar untuk bansos sembako
Baca juga: Mensos datangi KPK terkait 21 juta data ganda penerima bansos dinonaktifkan
Baca juga: 21 juta data ganda penerima Bansos dinonaktifkan
Risma sampaikan permasalahan data bansos ke DPR
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
