Sampit (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah kabupaten mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 agar hasilnya juga maksimal.
"Kami menyayangkan anggaran untuk penanganan COVID-19 pada 2020 lalu belum terserap maksimal padahal banyak program lain yang sudah ditunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19 tersebut," kata anggota Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah di Sampit, Kamis.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 yang disampaikan Bupati Halikinnor saat rapat paripurna di DPRD, tergambar bahwa serapan anggaran untuk penanganan COVID-19, belum optimal.
Dirincikan, bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp32.216.083.342 dan terealisasi sebesar Rp30.794.777.346 atau dengan persentase 95,59 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Penanganan dampak ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp11.199.844.65 dan terealisasi sebesar Rp8.498.079.500 atau dengan persentase 75,88 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Program 'social safety net' atau jaring pengaman sosial dengan anggaran sebesar Rp6.300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp4.779.316.395 atau dengan persentase 75,88 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Riskon menegaskan, Fraksi Golkar sangat mendukung langkah-langkah penanganan COVID-19 dan dampaknya. Untuk itulah pihaknya bisa memaklumi kebijakan pemerintah daerah yang fokus mengalokasikan anggaran.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta evaluasi penyebab rendahnya realisasi PAD
Tahun 2020 lalu sebesar 50 persen anggaran daerah dirasionalisasi untuk mendanai penanganan COVID-19. Tahun 2021 ini, sebesar 8 persen anggaran di-refocusing atau difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya.
Kondisi ini membuat banyak program pembangunan tidak bisa dijalankan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan COVID-19.
Oleh karena itu sangat disayangkan jika malah serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 tidak maksimal padahal anggarannya tersedia, bahkan pengalokasiannya sampai harus menunda sejumlah kegiatan lain.
Fraksi Golkar juga mengajak masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara itu pemerintah daerah diminta mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Pulau Jawa agar tidak sampai terjadi di Kotawaringin Timur.
Baca juga: Legislator Kotim prihatin jatuhnya korban jiwa akibat truk parkir sembarangan
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kotim apresiasi kekompakan Forkopimda
Baca juga: Kejari Kotim tahan mantan Kades Kandan
