Bertemu PLN, Ketua DPRD Kalteng minta 117 desa segera dialiri listrik

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno mengaku sangat prihatin ketika tahu dan mendapatkan informasi bahwa sampai sekarang, masih ada sekitar 117 desa di provinsi ini yang belum dialiri listrik.

Pengakuan itu disampaikan Wiyatno saat menerima kedatangan sekaligus melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph bersama Dewan Energi Nasional, PT PLN, PT Pertamina dan Pemprov Kalteng di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Rabu.

"Sejak Indonesia Merdeka hingga saat ini, masih ada kurang lebih 117 Desa di Kalteng masih belum menikmati listrik. Kami benar-benar prihatin dengan kondisi ini," ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun meminta PT PLN, termasuk Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus wakil dari Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan perhatian secara serius terhadap 117 desa yang belum dialiri listrik tersebut.

Wiyatno mengatakan PT PLN pun harapannya dapat lebih mengedepankan pelayanan sosial kepada masyarakat, terkhusus soal biaya atau tarif listrik. Sebab, bila tarif listrik mahal, akan sangat memberatkan masyarakat, terkhusus yang tinggal di desa dan pelosok-pelosok.

"Kami harapkan di kawasan desa lebih banyak pelayanan sosial. Kalau di kawasan industrik, silahkan mengejar keuntungan. Tapi ke masyarakat kecil, lebih baik jangan mengejar keuntungan," pintanya.

Baca juga: Fraksi PDIP desak DPRD Kalteng segera selesaikan tiga raperda

Selain masalah listrik, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu juga menyoroti penyaluran CSR dari PLN maupun PT Pertamina. Menurut dia, penyaluran CSR alangkah baiknya dapat berkoordinasi dengan lembaga DPRD.

Dia mengatakan kalangan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat mengetahui wilayah dan masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan bantuan CSR. Untuk itu, jika koordinasi bisa dilakukan, maka dapat diketahui lokasi mana sebaiknya disalurkan dana CSR, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

"Harapan kami, CSR perusahaan, baik PLN ataupun Pertamina, bisa berkomunikasi dengan dewan. Kalangan dewan juga tahu banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan," demikian Wiyatno.

Baca juga: Belum ada ahli cagar budaya, Komisi III DPRD Kalteng kunker ke Kaltim