Terbatasnya infrastruktur hambat perekonomian di pelosok Kotim

Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Parimus menilai, terbatasnya infrastruktur di kawasan pelosok menjadi salah satu penghambat laju perekonomian masyarakat setempat 

"Ada tidak hal yang hingga saat ini menjadi kendala yaitu terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, listrik dan sarana telekomunikasi. Ini kebutuhan vital agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa semakin meningkat," kata Parimus di Sampit, Kamis.

Hingga saat ini masih banyak desa, khususnya di wilayah utara yang sulit diakses karena jalannya terbatas. Bahkan masih ada beberapa desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai.

Selain itu, masih banyak desa yang belum terjangkau jaringan listrik PT PLN. Akibatnya masyarakat setempat menggunakan listrik tenaga surya dengan daya yang terbatas maupun listrik mesin diesel namun harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli bahan bakar.

Kendala-kendala tersebut sering disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD saat reses maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berjenjang dari tingkat desa sampai kabupaten.

Masyarakat terkendala mengangkut hasil panen karena terbatasnya akses jalan. Terbatasnya pasokan listrik dan sarana telekomunikasi juga cukup menghambat masyarakat di pelosok dalam mengembangkan usaha.

Kondisi ini juga dirasakan dampaknya terhadap bidang pendidikan dan pemerintahan setempat. Hal inilah yang membuat masyarakat agar percepatan pemerataan pembangunan terus dilakukan agar warga di pelosok juga bisa hidup lebih sejahtera.

Baca juga: DPRD Kotim: Banyak program prioritas terkendala keterbatasan anggaran

Parimus yang merupakan anggota Komisi II membidangi perekonomian mengakui, terbatasnya keuangan daerah, terlebih sejak pandemi COVID-19 terjadi pada 2020 lalu, juga berimbas terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Namun dia berharap, pembangunan infrastruktur di pelosok tidak dilupakan. Pembangunan infrastruktur, listrik dan telekomunikasi di kawasan pelosok diharapkan berlanjut meski volumenya harus tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan skala prioritas dalam menggunakan anggaran secara efektif. Pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok juga merupakan bagian upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

"Untuk itulah aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan harus dikabulkan sehingga aktivitas perekonomian di pelosok semakin lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat," demikian Parimus.

Baca juga: Satpol PP Kotim diingatkan utamakan cara humanis