Pemkab Sukamara serap aspirasi melalui Musrenbang RKPD di kecamatan

Sukamara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di setiap kecamatan. 

"Musyawarah ini untuk mengakomodir  usulan-usulan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan, sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi," kata Bupati Sukamara Windu Subagio dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Bupati, Syamsir Hidayat di Sukamara, Selasa. 

Hal itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD di Kecamatan Balai Rian. Kegiatan ini membahas rencana pembangunan pada 2023 mendatang. 

Dijelaskan, hasil musrenbang kecamatan menjadi bahan musrenbang di tingkat kabupaten. Selanjutnya ini akan menjadi dasar dan diharapkan dapat terakomodir dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2023.

Musrenbang bertujuan mendapatkan masukan serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas perangkat daerah yang memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 

Tema pembangunan pada 2023 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD adalah "Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial dan budaya yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi, menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat".

Syamsir Hidayat mengajak semua pihak menguatkan tekad untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Sukamara yang memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara mulai terwujud. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. 

Bertepatan pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Sukamara dinilai meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan. 

Hal itu sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan sumber sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten.

Kondisi ini harus didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata, termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah, serta didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Baca juga: Anggota Polres Sukamara terima penghargaan dari Kapolri

Pemerintah daerah berharap melalui musrenbang ini akan tersusun suatu program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan. 

"Juga agar tidak terjadi tumpang tindih program atau kegiatan pada suatu desa yang didanai oleh APBD maupun APBN serta menghindari program atau kegiatan yang tidak merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara," tegas Syamsir.

Syamsir menjelaskan ringkasan anggaran tahun 2022 sebesar Rp633 miliar dan proyeksi anggaran tahun 2023 sebesar Rp645 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus). 

Sementara itu total usulan Musrenbang Kecamatan Balai Riam sebanyak 457 usulan yang terbagi atas 8 desa sebanyak 281 usulan. Selain itu kecamatan, SMP, Korwil Dikbud dan UPTD Puskesmas sebanyak 35 usulan serta dari Dana Desa sebanyak 109 usulan. 

Baca juga: Syukuran laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan

Baca juga: Bupati Sukamara: Wujudkan energi berkeadilan melalui SPBU BUMD

Baca juga: Pengembangan shrimp estate sudah lewati tahap koordinasi KKP dan Kemenkomarves