Fraksi PKB ajak duduk bersama selesaikan konflik internal DPRD Kotim

Sampit (ANTARA) - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengajak seluruh fraksi duduk bersama menyelesaikan konflik internal terkait alat kelengkapan DPRD setempat agar tidak mengganggu kinerja lembaga legislatif tersebut. 

"Kami berharap masalah yang melanda DPRD Kotim segera terselesaikan karena menyangkut kelancaran kinerja DPRD. Kami juga berharap jajaran pengurus partai politik agar bisa andil besar secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan polemik yang ada di DPRD Kotim dalam hal menyangkut penyusunan alat kelengkapan DPRD Kotim," kata Ketua Fraksi PKB, Muhammad Abadi di Sampit, Jumat. 

Konflik internal terjadi saat pembahasan dan penetapan reposisi alat kelengkapan dewan pada Senin (14/2) dan Selasa (15/2) lalu. Dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB. 

Kejadian itu berbuntut panjang karena berdampak terhadap kegiatan di lembaga wakil rakyat tersebut. Beberapa agenda rapat kerja sejumlah Komisi dengan mitra kerja ditunda. 

Abadi mengimbau fraksi dan partai politik bersama-sama menyelesaikan masalah ini karena kehadiran partai politik juga penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konflik internal diharapkan tidak sampai mengganggu kinerja DPRD karena dampaknya bisa merugikan masyarakat. 

Baca juga: Fraksi Gerindra tegaskan polemik reposisi AKD masalah internal DPRD Kotim

Ketua Badan Kehormatan ini menilai polemik di internal DPRD tidak ada kaitannya dengan pihak eksekutif. Namun, legislatif adalah bagian dari pemerintahan daerah sehingga juga perlu andil besar pimpinan eksekutif mendorong penyelesaian ini. 

"Bupati Kotim bisa memfasilitasi semua pihak terkait untuk melakukan penyesuaian demi kinerja lembaga DPRD sekaligus demi kondusivitas jalannya roda pemerintahan daerah," kata Abadi. 

Abadi berharap konflik internal DPRD ini bisa segera diselesaikan. Kondisi ini dinilai tidak baik bagi DPRD sendiri maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. 

"Apabila ini dibiarkan maka akan berdampak tidak baik di kalangan masyarakat sehingga masyarakat bisa saja beranggapan bagaimana bisa menyelesaikan masalah masyarakat, sementara masalah mereka sendiri tidak bisa diselesaikan," demikian Abadi. 

Baca juga: DPRD Kotim soroti antrean truk di sekitar SPBU belum teratasi

Baca juga: Badan Kehormatan berharap polemik internal tidak mengganggu kinerja DPRD Kotim

Baca juga: Legislator Kotim soroti tempat usaha tidak menyediakan tempat parkir