Kuala Kurun (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Untung Jaya Bangas menyatakan menolak penundaan Pemilihan Umum 2024, yang sebelumnya digaungkan oleh sejumlah ketua partai politik.
“Saya secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024, karena jika Pemilu 2024 ditunda sama saja artinya dengan tidak konstitusional,” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Selasa.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini menyebut, jika Pemilu 2024 ditunda artinya ada pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Terlebih, tutur dia, baik itu pihak DPR, pemerintah dan juga penyelenggara pemilu telah menyepakati jadwal pemungutan suara pada pelaksanaan Pemilu 2024 yakni 14 Februari 2024.
Adapun Pemilu 2024 meliputi beberapa pemilihan yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan juga anggota DPD RI.
Baca juga: Pemkab Gumas pilih kaji tiru kepemudaan dan olahraga ke Kotim
Sementara itu, untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, disepakati bakal digelar pada 27 November 2024. Apa yang telah disepakati tersebut hendaknya benar-benar dihormati oleh seluruh pihak.
“Tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sudah dimulai. Lebih baik kita fokus menjalani setiap tahapan, mempersiapkan diri berkompetisi secara jujur dan adil, sesuai dengan tahapan dan undang-undang yang berlaku,” paparnya.
Untuk diketahui, isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.
Ketua umum PKB, Partai Golkar dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilu tetap digelar pada 2024.
Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin (7/3), menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.
Baca juga: Bupati Gumas apresiasi sanggar seni hasilkan produk cendera mata
Baca juga: Huma Adat Hamputan Stefanus Singarasa Tunda jadi objek wisata baru Gumas
Baca juga: DPRD Gumas dukung kebijakan bupati tutup operasional PT ALS
