Kuala Pembuang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berencana membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan harapan dapat memudahkan masyarakat, khususnya para jamaah calon haji untuk menjalankan ibadah tersebut.
“Untuk pembahasan kita rencanakan dalam tahun ini juga. Perda penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi perhatian kami yang isinya untuk memudahkan pelayanan peserta haji,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo di Kuala Pembuang, Rabu.
Dia mengatakan, regulasi ini merupakan salah satu dari Perda inisiatif DPRD Seruyan diantara 24 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh pihak eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu dan telah disampaikan dalam rapat paripurna.
Untuk pembahasan nantinya pihaknya akan melibatkan Kementerian Agama dan pendamping peserta haji yang biasanya lebih mengetahui terkait kendala-kendala di lapangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Nanti kita bahas ini bersama Kemenag dan pendamping peserta haji, karena mereka lebih tahu kendala di lapangan, hal tersebut dilakukan supaya setiap kendala dapat diantisipasi dengan adanya Perda ini nanti,” ungkapnya.
Dia berharap dengan adanya pertemuan itu nanti dapat menghasilkan regulasi-regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari setiap saran dan masukan sangat diperlukan sehingga menghasilkan peraturan yang berkualitas.
Baca juga: Legislator Seruyan minta dermaga sungai di Desa Jahitan diperbaiki
“Baik itu saran serta masukan dalam pembahasan Perda tersebut sangat kita perlukan untuk penyempurnaan dari peraturan yang ingin dibahas tersebut,” jelasnya
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, rancangan isi dalam peraturan daerah tersebut yaitu mengatur tentang kemudahan pelayanan serta memberikan kenyamanan bagi jamaah calon haji di kabupaten yang berjuluk Bumi Gawi Hantantiring ini.
Hal ini nanti kaitannya dengan penganggaran mulai dari transportasi, akomodasi dan lainnya yang selama ini menurutnya belum ada.
“Selama ini kan kita masih kebingungan dalam penganggaran mulai dari transportasi akomodasi dan lainnya. Kadang-kadang menggunakan dana taktis saja, sehingga jika sudah ada regulasinya tentu ini memudahkan dalam penganggaran,” demikian Eko.
Baca juga: DPRD Seruyan usulkan tenaga ahli perkebunan kelapa sawit bantu petani
Baca juga: Legislator Seruyan: Penjabat kades jangan dari tenaga pendidik
Baca juga: Petani di Seruyan gagal panen, DKPP diminta segera beri bantuan
Berita Terkait
DPRD imbau masyarakat jaga kondusifitas Seruyan jelang pilkada
Kamis, 14 November 2024 18:27 Wib
Lima fraksi DPRD Seruyan setujui Raperda APBD 2025 dibahas lebih lanjut
Kamis, 14 November 2024 18:19 Wib
DPRD Seruyan : Generasi muda harus berani mencoba dunia wiraswasta
Kamis, 14 November 2024 18:10 Wib
DPRD Seruyan tunda rapat paripurna penyampaian Raperda APBD 2025
Kamis, 14 November 2024 18:02 Wib
DPRD Seruyan laksanakan paripurna penyampaian jawaban bupati
Kamis, 14 November 2024 12:54 Wib
Ketua DPRD Seruyan minta kepala OPD hadiri rapat komisi
Kamis, 14 November 2024 12:45 Wib
Legislator dorong generasi muda di Seruyan berani berwiraswasta
Rabu, 13 November 2024 13:42 Wib
Fraksi DPRD Seruyan sepakat pembahasan Raperda APBD 2025 berlanjut
Rabu, 13 November 2024 13:33 Wib