Pagu indikatif infrastruktur Kalteng 2022-2024 sebesar Rp2,1 triliun

id Gubernur kalteng, sugianto sabran, musrenbang kalteng, rkpd 2023, pembangunan, kalteng

Pagu indikatif infrastruktur Kalteng 2022-2024 sebesar Rp2,1 triliun

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membuka musrenbang tahun 2022 sekaligus penyusunan RKPD 2023, Palangka Raya, Kamis, (7/4/2022). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembangunan ke depan tetap memprioritaskan program pembangunan infrastruktur, dengan pagu indikatif 2022-2024 sebesar Rp2,1 triliun.

"Infrastruktur dimaksud, meliputi jalan, jembatan, irigasi, hingga pengembangan maupun pembangunan pelabuhan," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat membuka musrenbang tahun 2022 secara virtual di Palangka Raya, Kamis.

Hal ini dilakukan sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melengkapi berbagai sarana pendukung yang diperlukan di bidang infrastruktur.

Untuk itu, Sugianto mengharapkan dalam musrenbang 2022, terjalinnya sinergi yang baik mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan.

"Selain bidang infrastruktur, pemprov juga terus berupaya melengkapi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta lainnya," jelasnya.

Dia mengatakan berkaitan rencana pembangunan 2023, bupati dan wali kota, maupun pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan inovasi mendukung pembangunan.

Melalui musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2023, agar berbagai program yang diusulkan memang bersifat prioritas dan strategis. Selain itu dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan/keserasian antar wilayah, sektor, maupun pelaku pembangunan.

Adapun capaian makro pembangunan Kalteng hingga saat ini, di antaranya tingkat kemiskinan 5,16 persen lebih rendah (lebih baik) dari capaian nasional 10,14 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 sebesar 71,25, gini ratio 0,323 lebih rendah (lebih baik) dari capaian nasional sebesar 0,384 dan tingkat pengangguran terbuka 4,53 persen lebih rendah dibanding angka nasional 6,49 persen.

Penjabat Sekda Kalteng Nuryakin menambahkan, pelaksanaan musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan, prioritas, maupun arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk berkaitan dengan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

"Kemudian penyelarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional," terangnya.

Selain itu, sebagai tahapan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten dan kota yang diusulkan berdasar hasil musrenbang.